Cianjur Termasuk Daerah Miliki Masyarakat Kategori Miskin Ekstrem

BANDUNG.Maharnews.com- Kabupaten Cianjur masuk dalam daftar daerah di Provinsi Jawa Barat  yang memiliki masyarakat dengan kategori miskin ekstrem atau di luar batas wajar.

Hal tersebut terungkap saat rapat khusus strategi penanggulangan kemiskinan di Jabar yang digelar di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu 29 September 2021 lalu.

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin itu dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhnul Ulum. Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengikuti secara virtual.

                                       Foto Humas Pemprov Jabar

Pada rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 5 daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki masyarakat dengan kategori miskin ekstrem atau di luar batas wajar. Kelimanya adalah, Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Bandung.

"Di Jabar ada 5 kabupaten/kota Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Kabupaten Bandung yang kalau ditotal itu kurang lebih 480 ribu anggota masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem," ucap Tito.

Tito menuturkan, angka kemiskinan ektrem tersebut harus ditekan sehingga masyarakat  dapat keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.

Salah satu upaya yaitu dengan sinergi, kolaborasi dan intervensi baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan swasta.

"Nah ini akan kita kolaborasikan. Prinsipnya, kolaborasi, sinergi, intervensi. Program yang ada di Pemkab di sinergikan, kemudian dikolaborasikan dengan mengajak swasta misalnya, kemudian intervensi dari provinsi dan dari pusat (untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan)," ujar Tito.

Pemerintah pusat, kata Tito, akan memberikan hadiah (reward) bagi kabupaten/kota yang pemdanya terlihat serius dan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem ini.

"Misalnya dengan mengusulkan memberikan dana insentif daerah lebih kepada pemda berkinerja baik. Evaluasi atas kinerja akan dilakukan secara berjangka,"kata Tito.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebutkan di sisa tiga bulan di tahun 2021 pemerintah pusat akan fokus dulu di tujuh provinsi. Tiga provinsi di Pulau Jawa yakni Jabar, Jatim, Jateng. Sementara di luar Jawa yaitu NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Wapres ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ma’ruf menekankan setiap program pengentasan kesmikinan di daerah harus berbasis by name by addres agar tepat sasaran.

“Ini barangkali yang akan kita lakukan hari ini dengan mencoba rapat koordinasi dengan Jawa Barat dan lima kabupaten untuk mengharmonisasi, mensinkronisasi hal-hal yang harus diselesaikan,” kata Wapres.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi seseorang atau keluarga yang langka kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Acuannya pendapatan orang tersebut di bawah USD1,25 (nilai tahun 2005) atau kurs saat ini Rp 14.647 per hari atau sekitar Rp 439.000 per bulan. PBB menargetkan kemiskinan ekstrem hilang dari muka bumi pada 2030.

Tingkat kemiskinan di Indonesia kini berada di angka 10,19 persen dengan kemiskinan ekstrem 3,8 persen. Pemerintah Indonesia menargetkan 2024 tingkat kemiskinan 6-7 persen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen pada 2024. (BBS/Net)