Kadisdik Cianjur Angkat Bicara Soal Pemanggilan KPK, "Minta Kepada Allah Siap Diberhentikan Kalau..

CIANJUR.Maharnews.com- Belum lama ini Cianjur dihebohkan dengan kabar soal pemanggilan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Seiring pemanggilan tersebut, spekulanpun bermunculan terkait apakah si pejabat sampai mendapat panggilan dari lembaga anti rasuah itu? 

Santer kabar, pemanggilan itu terkait persoalan proyek Bantuan Provinsi (Banprov) Jabar Tahun Anggaran 2020 ke Disdikbud Cianjur yang nilainya mencapai puluhan miliar. 

Selian itu mencuat juga dugaan soal bocornya rekaman terkait patpatgulipat proyek di lingkungan Disdikbud. 

Terkait pemanggilan KPK, Bupati Cianjur Herman Suherman sempat mengomentari. Bahkan kepada awak media orang nomor satu di Cianjur itu menyampaikan agar persoalan tersebut jangan dibesar besarkan. 

Tak hanya itu, dilain kesempatan pada Jumat (18/9/2021) seusai acara pelantikan pejabat, Bupati menegaskan kalau pemanggilan itu sudah selesai. 

"Permasalahanya kan sudah selesai sekarang,"tegas Bupati. 

Memastikan pemanggilan KPK tersebut memang sudah selesai sebagaimana disampaikan Bupati, Maharnews kemudian mengkonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Himam Haris. 

Beberapa pertanyaan dilayangkan Maharnews kepada Kadisdik ke nomor layanan Whatsapp pribadinya. 

Selain soal pernyataan Bupati yang menyatakan permasalahan pemanggilan KPK telah selesai juga mengkonfirmasi soal materi persoalan. 

Himam mengaku tak menghiraukan soal persepsi banyak pihak terkait soal pemanggilan dirinya oleh KPK. 

"Muhun wios kang. Seueur Anu gaduh persepsi.. anu langkung uninga mah mung gusti allah,"ujarnya. 

Pejabat yang belum sebulan duduk dikursi Kadisdik Cianjur itu menjelaskan kalau saat ini pihaknya sedang berupaya menjaga nama baik diri dan Kabupaten Cianjur, termasuk upaya mensosialisasikan pendidikan anti korupsi kepada pelajar. 

"Insya allah kita sedang berupaya menjaga  nama baik diri dan kab. Cianjur. Alhamdulillah permintaan kita untuk mensosialisasikan pendidikan anti korupsi kepada pelajar dan zona integritas anti korupsi di lingkungan pendidikan disambut baik  KPK. Kita akan dibimbing deputi pencegahan secara kontinue. Itu yg kemarin salah satu yg dibicarkan di Jakarta,"bebernya. 

Saat ditanya apakah pemanggilan terkait urusan proyek Banprov di Disdikbud, jawaban Himam tak menjurus apa yang ditanyakan. 

Selain enggan menimpali pemberitaan yang beredar, jawabannya cendrung lebih berserah diri kepada sang Khalik, bahkan meminta kepadaNYA siap untuk diberhentikan. 

"Wios berita tak sedap mah ngirangan dosa . Sami kang abdi alim korupsi.. pidoa na manawi abdi mampu mimpin disdik... upami teu sae kanggo abdi dan masyarakat mugi gusti allah enggal abdi di liren keun.,"jawabnya. 

Ia berharap dukungan dari semua pihak agar dinas pendidikan agar dinas pendidikan jangan terjadi lagi salah fokus, mudah2 an dari kab bisa sejalan dengan lapangan atau sekolah dan pelaksana kegiatan. 

"Jangan lah dinas pendidikan dijadikan obyek untuk melanggar aturan, banyak yang ingin ikut ambil bagian mengatur urusan dinas. Kami ingin dijalur yang sesuai aturan...mohon doa utk kami mampu amanah,"pungkasnya.