KPU Diguncang "Gempa"10 Besar

"Bisa diibaratkan, sekarang ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat tengah diguncang gempa berskala 10 besar", begitu kata mantan penyelenggara pemilu asal Kabupaten Cianjur Hendra Malik, menyikapi kondisi lembaga penyelengara pemilu yang saat ini tengah dihujani gugatan dari calon komisioner KPUD.

Sepanjang sejarah berdirinya KPU kata Hendra, baru kali ini terjadi hujan gugatan ke KPU dilakukan para calon komisioner.

"Saya kira ini kejadian luar biasa. Soalnya yang mengugat KPU itu biasanyakan peserta pemilu bukan calon anggota penyelenggara,"ujar Hendra kepada MaharNews.com, Senin (16/10/2018).

Menurutnya, kisruh urusan dapur internal KPU ini bisa menjadi preseden buruk buat KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu yang berazaskan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER).

Terlebih jika sampai terbukti adanya muatan kepentingan lain pada saat KPU pusat melakukan revisi calon komisioner.

"Intinya jangan sampai azas LUBER berubah jadi Langsung Umum Bebas Revisi. Kepercayaan masyarakat perlu dijaga sehingga tidak berdampak pada pelaksanaan pemilu 2019 nanti,"tegas Hendra.

"Sebagai masyarakat saya berharap kredibilitas KPU tidak menjadi turun gara gara kejadian ini. Jajaran KPU perlu membuktikan kalau mereka clear dari kepentingan pihak pihak tertentu,"harapnya.

Terpisah pengiat anti korupsi, Asep Toha menilai jika penilaian terhadap calon komisioner terbukti dilakukan secara tidak murni dan disusupi kepentingan lain, maka para pelaku yang terlibat didalamnya telah melakukan kejahatan demokrasi.

"Kalau hasil pemilihannya murni ya itu bagus dong. Tapi kalau ada permainan, kepentingan dari salah satu kelompok, parpol, politisi yang memang ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara yang haram, hasilnya tatanan demokrasi menjadi rusak,"ujarnya.

Jadi sambung Asep, jangan harap nanti outputnya bisa menghasilkan demokrasi yang baik, ketika sedari awal sudah tidak baik.

"KPU itu bisa diibartakan produsen, walaupun pesertanya parpol yang memanagenya kan mereka. Ketika memanagenya tidak baik, maka jangan harap bisa melahirkan legislatif yang baik pula,"ucapnya.

Menurutnya, kisruh yang terjadi di intrnal KPU hari ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pematik kisruh pokitik dikemudian hari, apalagi kalau penyelesaiannya tidak dilakukan degan cepat.

"Masyarakat Cianjur ini beda. Berontak secara langsung kemungkinan tidak, tapi berontak secara politik itu yang kemungkinan akan mereka lakukan,"

Dikabarkan sejumlah media masa, Ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digugat para calon Komisioner ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menganulir keputusan lolosnya sejumlah calon komisioner KPU provinsi, KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat ke tahapan seleksi berikutnya.(nuk)