Calon Komisioner KPUD Menggugat

KIPP Jabar Ungkap Kejanggalan Hasil Revisi

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merubah hasil penetapan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, berbuntut panjang. 

Merasa terdzhalimi atas keputusan yang dinilai sepihak tersebut, calon komisioner 16 Kabupaten/Kota ramai ramai menggugat Ketua dan Komisioner KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Komisi Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad menilai, gugatan ke PTUN merupakan jawaban calon komisoner atas keputusan sepihak yang sudah diambil KPU RI.

"Saya kira langkah tersebut sebagai upaya mencari keadilan sekaligus mengungkap ada tidaknya muatan kepentingan lain mengapa perubahan terhadap nama nama yang sudah ditetapkan dalam 10 -14 besar sampai bisa terjadi,"ujar Irhan saat dihubungi MaharNews.com, Kamis (11/10/2018).

Pihaknya menduga banyak kejanggalan pada proses revisi atau perubahan terakhir untuk calon Komisioner yang ditetapkan pihak KPU RI.

Pertama  dalam Undang undang Nomor 7 tahun 2017 mengatakan untuk calon kpu itu harus 2x lipat dari jumlah anggota kpu, tetapi pada hasil revisi yang dilakukan KPU RI justru berbeda beda.

"Jadi ada yang 2x lipat ada juga yang hanya 1x lipat. Nah untuk yang 1x lipat itu bagaimana nantihya ketika ada PAW,"ungkapnya.

Kedua lanjut Irhan dalam PKPU mengatakan 14 hari sebelum habis masa jabatan itu harus terbentuk, tetapi faktanya revisi baru dilakukan setelah masa jabatan habis.

"Revisi hasil 10 besar itu tanggal 4 oktober 2018 untuk mengikuti uji kelayakan, sedangkan masa habis KPU itu tanggal 3 oktober 2018,"terangnya.

Satu kejanggalan lagi ungkap Irhan, yaitu soal perpanjangan Tim Seleksi (Timsel). SK Timsel itu sampai dengan tanggal 30 September sementara KPU RI menyuruh Timsel untuk melakukan perbaikan pada tanggal 29 Oktober.

"Ini ada apa, SK perpanjangan Timsel itu kapan. Malah sekarang ini KPU RI justru menyalahkan timsel untuk rekrutmen yang terjadi di 16 kab kota,"tandasnya.