PAD Wisata Jangari Hilang, Disparpora Cianjur Bakal "Kena Deh"!!

Pemerintah Kabupaten Cianjur dipastikan akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wana wisata Jangari, kalau aksi yang satu ini dilakukan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Kabar yang diterima redaksi Maharnews.com, rencananya mereka akan menggelar aksi menolak pungutan retribusi dan mengeratiskan wisatawan yang datang berkunjung ke wisata Jangari.

Aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan masyarakat dan pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) terhadap sikap pemerintah Kabupaten Cianjur yang terkesan ogah ogahan mengurus kawasan wisata Jangari.

"Saya sebagai Kompepar, mitra Disparpora sudah lelah menampung aspirasi semua masyarakat dan pelaku usaha yang berada di destinasi Jangari. Meraka menuntut pengembangan dan penataan destinasi wisata Jangari,"ujar Wakil Ketua Kompepar, Hendra kepada Maharnews.com, Sabtu (26/1/2019).

Para pelaku usaha menilai, hasil pungutan retribusi dari wisata Jangari yang selama ini disetorkan ke pemerintah, tidak ada timbal baliknya untuk pengembangan ataupun penataan kawasan wisata Jangari.

"Intinya, percuma retribusi terus di tarik/di pungut. Sementara manpaat bagi wisatawan dan pelaku usaha yang berkunjung ke Jangari tidak merasakannya,"jelas Hendra.

Jika sikap pemerintah tetap seperti ini tegas Hendra, maka sebaiknya jangan ada pungutan retribusi dulu di kawasan wisata Jangari.

"Jadi, sebelum ada pengembangan dan penataan, destinasi Jangari bagusnya di gratiskan saja,"tegas Hendra dengan nada kesal.

Dilain pihak Ketua DPD YLPKN Jabar, Hendra Malik menilai tuntutan yang disampaikan masyarakat dan pelaku usaha disana (Kawasan wisata Jangari, red) terhadap pemerintah sangat wajar. 

"Saya menilai wajar ketika Kompepar bersama masyarakat akan menggelar aksi membebaskan biaya atau tidak harus bayar karcis masuk ke wisata Jangari, jelas mereka kecewa kepada pemerintah karena tidak adanya perhatian,"ujarnya.

 Apalagi lanjutnya, hasil pendapatan retribusi kawasan wisata Jangari yang disetorkan kepada pemerintah setiap tahunnya bernilai cukup besar. Tapi faktanya, pengembangan dan penataan kawasan wisata justru minim.

"Infrastruktur jalan jalur wisata Jangari rusak parah. Lahan buat parkir kendaraan saja susah. Banyak pengunjung yang merupakan konsumen dari wisata Jangari mengeluhkan soal ini. Mereka bayar karcis masuk wisata tapi untuk parkir saja didalam susah,"ungkapnya.

Hendra mengingatkan, Pemda Cianjur melalui Dinas Parwisata dan Olahraga jangan hanya cuma bisa mengeruk PAD dari kawasan wisata Jangari. 

"PAD nya disetor terus, sementara timbal baliknya apa? Pengembangan pariwisata di sini masih begini saja ga ada sentuhan dari dinas terkait,"pungkasnya. (Nuk)