Pejabat Kemenag Cianjur Keteteran Saat Ditanya Aktivis Soal Urusan Haji

CIANJUR.Maharnews.com- Ruang kerja Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur seakan menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi pada hari Senin (20/1/2020) siang lalu.

Saat sejumlah pejabat kantor yang salah satu tugasnya mengurusi urusan haji itu menerima audiensi belasan pemuda kritis yang tergabung dalam Cianjur Aktivis Independent (CAI).

Empat pejabat setingkat Kepala Seksi yang mewakili Kepala Kemenag terlihat tak bisa berbuat banyak menghadapi CAI. 

Mereka bahkan keteteran saat pentolan CAI, Farid Sandi melontarkan sederet pertanyaan sekaligus permintaan klarifikasi seputar temuan permasalahan di lingkungan kantor yang dipimpin sosok Pardi Suhardi, selaku Kamenag Cianjur.

Sepertihalnya terkait soal dugaan konspirasi dalam penunjukan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD)  Kabupaten Cianjur tahun 2019. CAI menyebut pihak Kemenag diduga kuat berperan didalamnya karena ikut memfasilitasi.

"Apakah pemberangkatan haji dengan kuota TPHD tahun 2019 lalu, sesuai atau tidak sesuai dengan Peratuaran Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Reguler?,"tanya Farid kepada pejabat Kemenag.

Pertanyaan yang dilontarkan Farid tersebut memang berupa pilihan, hanya butuh jawaban sesuai atau tidak sesuai. Namun terkait itu pejabat Kemenag lebih memilih menunggu jawaban langsung dari pimpinan.

"Soal itu nanti langsung oleh Pa Kamenag,"ujar Kepala Seksi Bimas Islam, Asep Khaerul Mu'min yang juga menjabat sebagai Plt Kasubag TU Kemenag Cianjur.

Audiensi sempat memanas pada saat CAI mulai mempertanyakan soal pengelolaan kouta haji. CAI menilai selama ini Kemenag Cianjur tidak transparan soal urusan pengelolaan kuota haji.

Farid mempertanyakan terkait sistem yang digunakan Kemenag apabila ada calon haji yang batal berangkat, baik itu karena halangan sakit ataupun meninggal.

Pasalnya ia menduga kemungkinan adanya celah yang dimaanfatkan oleh pihak tertentu, sehingga bisa mengatur dan mempermainkan antrian keberangkatan alias menyalip.

"Sistemnya ini bagaimana. Kita harus logis, sistem ini kan dibuat oleh manusia juga,"tegas Farid dengan nada meninggi.

Melihat suasana mulai memanas, Asep Mu'min langsung berupaya meredakan dengan memberikan penjelasan terkait apa yang dipermasalahkan.

"Dalam masalah perhajian memang  ada sistemnya. 
Jadi kalau memang ada orang yang tidak jadi karena sakit atau meninggal dan sebagainya, itu dalam sistem haji kita langsung naik berurutan. Kecuali ada yang disebut dengan tambahan. Nah kalau yang tambahan itu diatur dengan usia, minimalnya 75 tahun atau lansia,"jelasnya.

Asep menambahkan, dengan prosedur tertentu dan mekanisme tertentu dia bisa masuk. Tapi kalau melihat secara berurutan itu sistem. Contoh satu sampai sepuluh, kalau nomer enam kosong otomatis nomot urut tujuh akan naik.

"Kenapa begitu, karena sistem kita tetap tidak bisa urutan secara abjad atau ABC tapi dengan sistem nomor urut,"terangnya.

Menepis tudingan adanya dugaan permainan pada pengelolaan kuota haji, Asep meyakinakan CAI bahwa sistem tersebut di kelola oleh pusat.

"Sistem haji ini yang mengoperasikan pusat, kita di daerah tidak bisa mengotak atik,"tegasnya.

Selain urusan haji, pada kesempatan itu CAI juga meminta penjelasan jajaran Kemenag terkait hal lainnya termasuk soal temuan timnya di lapangan. 

Antaralain, soal dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan RKB Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pacet, dugaan permainan sertifikasi guru.

 Dugaan pungutan liar pencairan sertifikasi guru, terakhir soal transfaransi anggaran program guru terpencil di lingkungan Kemenag Kabupaten Cianjur.