Pendirian SMP Al-Azizah Disoal, Fraksi Partai Gerindra DPRD Cianjur Mengecam Keras

CIANJUR. Maharnews.com - Terkait Nota Keberatan Komisi A DPRD yang disampaikan kepada Bupati Cianjur, untuk meninjau keberadaan dan tidak memberikan bentuk ijin apapun atas berdirinya, SMP Al-Azizah di Kampung Pangelan, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur.

Atas Nota Komisi tersebut, Ketua Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Al-Inayah, H Farhan Inayah mendatangi ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Cianjur, untuk melaporkan persoalan tersebut, dan sekaligus memohon bantuan demi tegaknya keadilan.

"Barusan kita sampaikan laporan kepada fraksi Partai Gerindra dan langsung diterima ketua fraksi bapak Prasetyo Harsanto," ujar Farhan kepada awak media Kamis (20/5/2021).

Ditanya apa yang menjadi tuntutan mengadukan persoalan tersebut kepada fraksi Partai Gerindra Farhan mengatakan, agar pihak yang bersangkutan mencabut Nota Keberatan (NK) tersebut.

"Kita menuntut pihak yang bersangkutan untuk dapat mencabut kembali Nota Keberatan Komisi A itu," Kata Farhan.

Disinggung jika tuntutannya tidak dikabulkan yang bersangkutan, ketua YPP Al-Inayah Farhan menegaskan, pihaknya akan mengadukan ke DKPP provinsi dan ke PTUN.

"Kami akan mengadu ke DKPP provinsi dan ke PTUN secara langsung. Maka kami meminta untuk ditindaklanjuti oleh ketua dewan," Tandas Farhan.

Menanggapi laporan tersebut, ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Cianjur, Prasetyo Harsanto geram dan mengecam keras atas tindakan pihak-pihak yang melarang dan menghambat berdirinya Boarding School SMP Al-Azizah.

"Hari ini kita menerima laporan dari Yayasan Pondok Pesantren Al- Inayah, terkait adanya pelarangan berdirinya Baording School tersebut," ujar dia kepada wartawan di kantor DPC Partai Gerindra di Jl. Raya KH Abdulah Bin Nuh BLK, Kecamatan Cianjur, Kamis (20/5/2021).

Pras menegaskan, atas nama ketua fraksi Partai Gerindra sangat mengecam dan kecewa kepada pihak-pihak yang menghambat berdirinya sekolah, mengingat Cianjur saat ini Indek Pembangunan Manusia (IPM) tertinggal, sementara kita membutuhkan banyaknya berdiri sekolah.Tetapi masih ada pihak pihak yang menghambat berdirinya sekolah.

"Padahal berdirinya sekolah justru sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM khususnya di wilayah Selatan, dan ini harus di selidiki secara menyeluruh, siapa pihak-pihak yang bermain," tandasnya.

Selama sekolah tersebut tidak menyalahi aturan, sambung kader besutan Prabowo Subianto" tidak  boleh adanya pelarangan. Justru kita harus mendukung karena APBD kita itu terbatas," Tegasnya.

Terpisah Wakil ketua DPRD Cianjur dari fraksi Partai Golkar Deden Nasihin, selaku pembuat Nota Komisi, saat dikonfirmasi melaui aplikasi pesan sambungan whatsApp pukul 16.11 WIB, hingga berita ini diturunkan pihaknya masih belum memberikan jawaban. (nn)