KEJAGUNG RI BERSIHKAN BGN PUSAT, KEJARI CIANJUR MASA CUMA NONTON.!

Maharnews.com-Penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan dan kesehatan nasional. 

Aktivis Cianjur Hendra Malik menilai kasus korupsi di tingkat pusat ini adalah alarm keras bahwa program yang menggunakan uang rakyat demi nutrisi anak-anak kita telah dirampok secara sistemis.

"Dampak dari korupsi di tingkat pusat hampir dipastikan memiliki daya rusak hingga ke tingkat daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Cianjur,"ujarnya kepada Maharnews, Minggu 7 Juni 2026.

Menurut aktivis berpenampilan mirip Ahmad Dani ini sebagai wilayah yang masih berjuang melawan angka stunting dan kemiskinan, Cianjur menjadi salah satu sasaran besar implementasi program MBG.

"Kami menduga kuat, gurita kongkalikong juga berpotensi besar terjadi di tataran hilir di wilayah kabupaten Cianjur,"imbuhnya.

Menurutnya jika di level kepala dan wakil kepala BGN saja sudah berani korupsi, maka sangat naif jika kita menganggap implementasi di daerah bersih-bersih saja.

"Kejari Cianjur tidak boleh hanya menjadi penonton dalam skandal nasional ini.!,"tegasnya.

Hendra juga menyoroti adanya anomali serius di lapangan terkait kemunculan berbagai titik baru dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terjadi secara masif dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2026 ini.

Anomali ini menjadi ironis dan mencurigakan mengingat BGN secara resmi telah mengumumkan penutupan permanen pendaftaran mitra SPPG per Desember 2025 lalu.

"Jika pintu pendaftaran sudah dikunci dan digembok sejak akhir tahun lalu, lalu lewat jalur mana 'titik-titik baru' ini bisa lolos dan mendapat lampu hijau? Ini bukan sekadar masalah administratif, ini adalah alarm keras atas potensi pelanggaran prosedur dan tata kelola yang bersih,"kata Hendra.

Hendra juga memberi sinyal aparat soal indikasi "Jalur Belakang" dan Transparansi Minim: Tanpa adanya pengumuman pembukaan kembali (re-opening) seleksi secara transparan ke publik, munculnya dapur-dapur baru ini menguatkan dugaan adanya praktik transaksional atau titipan aktor tertentu (nepotisme/kronisme).

"Coba tanya dan periksa Kordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Kabupaten Cianjur, ada berapa titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pasca di tutup permanen secara system dan di umumkan resmi oleh BGN, tapi justru titik-titik tersebut malah banyak yang baru pada lahir bermunculan,"pungkasnya.