Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Pengawasan Lemah, Kadis PUPR Akui Masih Ada Kualitas Pembangunan Tak Memuaskan

Pengawasan Lemah, Kadis PUPR Akui Masih Ada Kualitas Pembangunan Tak Memuaskan

Foto : Kepala Dinas PUPR Cianjur Eri Rihandiar


CIANJUR.Maharnews.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar mengakui masih adanya kulitas pembangunan yang tidak memuaskan. 

Hal tersebut dikatakan orang nomor satu di lingkungan Dinas PUPR Cianjur itu saat menjawab pertanyaan awak media terkait pengaruh pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga.   

“Soal kualitas pembangunan ini memang menjadi tantangan. Kalau kita merefleksi ke belakang, tidak dipungkiri masih adanya pembangunan yang tidak memuaskan. Tentunya ini memerlukan adanya peningkatan pengawasan,”ujar Eri saat acara rutin jumpa pers dinas belum lama ini di salah satu Bale tempat Bupati Cianjur mengantor. 

Sesuai dengan aturan yang ada, jelas Eri, pengawasan ini dilimpahkan kepada penyedia. Secara aturan Peraturan Presiden (Perpres) pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan dan pengawasan itu dilaksanakan oleh penyedia jasa dan tanggungjawab itu dilimpahkan kepada penyedia barang dan jasa. Sementara dinas, dalam hal ini melakukan evaluasi dan monitoring

“Nah Ini yang menjadi tantangan, selama ini hasil pekerjaannya sebagian memuaskan sebagian tidak. Kita tidak menutup mata masih adanya kualitas pembangunan yang tidak memuaskan,”kata Eri.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai pola untuk mengoptimalkan pengawasan, mulai dari pengawasan direkrut dari berdasarkan tender maupun penunjukan konsultan perseorangan dengan asumsi, perseorangan itu bisa lebih bertanggungjawab karena dia mengatasnamakan pribadi, bukan atas nama perusahaan. 

“Kalau perusahaan itu masih suka berlindung di balik nama perusahaan. Sehingga terkadang tanggungjawabnya tidak begitu optimal,”imbuhnya.

Menurutnya, peran serta masyarakat terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan sangatlah penting. Keterlibatan kelompok masyarakat, LSM juga kalangan media pers dalam memantau, mengamati dan mengkoreksi sangat diperlukan. 

“Karena itu bisa menjadi masukan untuk pemerintah, sehingga diharapkan adanya perbaikan perbaikan terkait hasil pembangunan,”pungkasnya.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE