Wakil Ketua DPRD Cianjur, Memilih BUMDes Jadi Supplier

Wakil Ketua DPRD Cianjur, Memilih BUMDes Jadi Supplier

Foto : Wakil Ketua DPRD Cianjur, Wilman Singawinata


CIANJUR. Maharnews.com - Menyusul polemik program Bantuan Pangan Non Tunai. Wakil ketua DPRD Wilman Singawinata, angkat bicara.

"Berbalik ke kaidahnya, apa yang ada diaturan itu harus dipakai. Kalau sudah ada di pedoman umum (Pedum) itu yang dipakai. Kalau tidak ada jangan," Ujar Wilaman saat ditemui diruangan kantor DPRD Cianjur, Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, Kearifan lokal itu bukan tidak boleh, tapi yang diuntungkan harus masyarakat. Jangan berbalik menguntungkan pejabat korupsi dan pengusaha yang tidak benar. 

"Kearifan lokal, kearifan kekuasaan, kalau kearifan lokal dasarnya kekuasaan, maka yang akan mendapatkan keuntungan, adalah pejabat yang tidak benar, sama juga pengusahanya tidak benar," kata Wilman.

Kendati demikian, lanjut Wilman Singawinata, sabaiknya harus kembali keaturan awal. Karena aturan itu sudah dikaji oleh pemerintah pusat lewat Pedum, pakai saja itu. Kalau ada mau ditambahkan kearipan lokal ya' dikaji dulu. 

"Karena jangan sampai diputuskan secara sepihak, secara kekuasaan. Pemerintah memang harus menunjuk distributor, baik namanya e-warung. Tapi kualitesa harus betul-betul. Jangan hanya kedekatan, hanya karena apa. Jadi betul-betul profesional," Imbuhnya.

Karena persoalan ini janji pak Bupati dalam kampanye juga, akan mengelola kabupaten ini untuk profesional. Balikan lagi ke itu, dan tempatkanlah orang-orang yang sesuai dengan kriteriannya, jangan sampai penempatan orang itu dasar dasarnya, profesional dinas, Sambung Wilman.

Ditanya soal Supplier kalau diganti sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, lagislator fraksi Partai Keadilan Sejahtra itu mengatakan, lebih memilih Bumdes.

"Saya memilih bumdes, karena BUMDes itu, pertama pemilik BUMDes adalah pemerintah, pengelolaannya juga pemerintah. 

Artinya kalau pun itu ada kebocoran atau ketidak benaran, itu presentasenya akan kecil dari pada dikelola berdasarkan pihak-pihak yang sekarang bukan swasta, boleh swasta bekerjasama. 

"Tapi menurut saya BUMDes itu kedepan itu harus mempunyai fungsi Kopersai. Artinya melayani masyarakat. Karena BUMDes itu dibangun oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Baik untuk melayani komsumsi masyarakat, atau melayani produksi hasil masyarakat itu tugas BUMDes. Saya setuju BUMDes atau KUD jadi Supplier," Tutup Wilman.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE