BANDUNG. Maharnews.com - Disaat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan melakukan pergantian pucuk pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Radja Nafrizal dituntut masyarakat tuntaskan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Elemen massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Cianjur (MPC), Cianjur Reset Center (CRC) dan Cianjur People Movement (Cepot) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kejati Jabar di Jalan RE Martadinata No 54 Bandung, Kamis (26/12/2019). Puluhan pendemo menuntut Kajati segera menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kecamatan Cugenang yang diduga melibatkan Herman Suherman yang kini menjabat Plt Bupati Cianjur.
Sekitar satu jam berorasi, pihak Kejati akhirnya membuka ruang untuk beraudiensi dengan pendemo. Beberapa perwakilan masa langsung masuk ke kantor Kejati, diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Abdul Muis A.
Koordinator Aksi, Tirta Jaya Pragusta menegaskan kasus diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan istrinya, Anita Sincayani dan telah dilaporkan sejak 20 September 2019 silam. Namun hingga kini belum jelas kelanjutannya.
"Tujuan kita hari ini ke Kejati intinya ingin mempertanyakan kenapa hingga saat ini kasus tersebut belum juga ditindak. Kami menilai sangat janggal, karena dugaan korupsinya sudah sangat jelas," tegasnya seusai audensi dengan perwakilan Kejati.
Tak hanya kasus pengadan lahan kantor Kecamatan Cugenang, Tirta menyebut sejumlah kasus lainnya yang diduga masih melibatkan Plt Bupati Herman Suherman.
"Untuk kasus yang sudah dilaporkan ke Kejati yakni kasus Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang diduga adanya gratifikasi fasilitas haji," sebutnya.
"Sementara kasus lainnya juga ada Kasus Dugaan Korupsi di PDAM Tirtamukti Cianjur (KPK), serta yang terbaru, KPK menyebut adanya LSM Cianjur suruhan Plt Bupati Cianjur pada kasus suap Indramayu 2019," tambahnya.
Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Abdul Muis Ali tidak ingin berkomentar lebih tekait aksi demo yang baru saja terjadi. Tetapi ia mempersilahkan untuk menyadur isi surat jawaban hasil audensi Kejati sebagai komentarnya.
Berikut isi jawaban hasil audensi di Kejati Jawa Barat yang ditandatangani Kasi Penkum:
(wan/nuk)
