UHC Pupus, Susilwati : Gali Sumber Baru Kekayaan Cianjur Harus Menjadi Obat Rakyat

Foto : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susilawati
CIANJUR.maharnews.com - Di tengah riuh perdebatan soal jaminan kesehatan yang diklaim tak sanggup ditanggung lagi, satu suara membelah kebuntuan itu dengan lurus dan tajam.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susilawati, tak terjebak dalam perdebatan setuju atau menolak. Ia menunjuk ke akar masalah yang selama ini tersembunyi, bukan soal anggaran tak ada, tapi sumber pendapatan yang belum digali sepenuhnya.
"Persoalannya bukan menolak atau tidak. Tetapi harus ada jalan dari pemerintah daerah untuk membuka ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk sektor kesehatan. Entah dari mana, harus dicari." ujarnya, Senin 7 September 2026.
Cianjur, bukan tanah miskin. Di lereng gunungnya, di aliran sungainya, di pesona wisatanya, dan di kandungan buminya tersimpan rezeki yang melimpah. Namun mengapa ketika rakyat sakit, pemerintah berkata "dana tak cukup"?
Kader besutan Megawati Soekarnoputri berparas Geulis itu menunjuk arah yang selama ini terabaikan, Pariwisata yang dikunjungi ribu orang setiap hari harus menyisihkan bagian untuk kesehatan warganya.
Sumber Daya Alam (SDA) yang diambil dari perut bumi Cianjur, harus berbalik menjadi obat bagi rakyat yang tinggal di atasnya. Dana CSR Perusahaan "Harus dikonsolidasikan oleh Pemda," tegasnya.
Tak boleh berjalan sendiri, tak boleh hilang tanpa jejak. Harus ditampung, dikelola, dan diarahkan salah satunya untuk perlindungan kesehatan warga kurang mampu.
"Persoalannya bukan berhenti di sini menolak atau tidak. Tapi harus mencari solusi lain. Intinya, bagaimana ada inovasi dari Pemda agar uang masuk ke kas daerah ya itu dari inti yang tadi." tandasnya.
Kalimat itu mematahkan alasan yang selama ini dipakai, anggaran bukan tidak ada, tapi belum dialirkan dari sumber yang benar. Selama ini, kesehatan selalu dibebankan pada APBD yang sudah terbagi-bagi. Padahal, di luar sana kekayaan Cianjur mengalir tanpa pernah kembali ke rakyatnya.
Jika Pemda mampu mengikat CSR, mengoptimalkan retribusi wisata, dan memastikan setiap butir kekayaan alam yang diambil memberi kembali maka perlindungan kesehatan tak harus dikorbankan di tengah perdebatan angka.
"Jangan berhenti di kata 'tidak mampu'. Cari sumber baru. Karena tanah ini kaya, dan rakyatnya berhak sehat."
Pernyataan politis PDIP ini menjadi pengingat yang tajam sekaligus puitis: kesehatan rakyat bukan beban, melainkan hak yang harus dibayar dari kekayaan tanah tempat mereka berpijak. Selama gunung, sungai, dan wisata Cianjur belum memberi bagiannya untuk rakyat maka setiap alasan "anggaran tak cukup" hanyalah pengakuan bahwa potensi itu belum dijamah.
"Kekayaan daerah ini ada di depan mata. Tinggal dikumpulkan, diarahkan, dan diberikan kembali kepada yang paling membutuhkan saat tubuh mereka lemah dan butuh pertolongan." tutupnya.
- Penjelasan Bupati Wahyu di Tengah Badai Tuntutan Rakyat Soal UHC
- Yayasan BCI Resmikan Jembatan Cikondang, Murid Tak Lagi Bertaruh Nyawa
- Sidak Satgas Citarum Harum: SPPG Mekarsari Terbukti Cemari Lingkungan dan Lalaikan Kebersihan
- Komisi IV DPRD Cianjur Perkuat Pengawasan MBG: 7 Dapur Belum Halal Teridentifikasi
- Titik Terang Disepakati: Mata Warga Terpaku pada Batas Waktu 2x24 Jam Pencabutan SE UHC
- Kolaborasi Kepolisian dan Ngerayap Salurkan Bantuan Air Bersih
- Tuntutan Tanpa Kompromi: Cabut SE UHC, Selamatkan 815 Ribu Nyawa Warga Cianjur













