Penjelasan Bupati Wahyu di Tengah Badai Tuntutan Rakyat Soal UHC

CIANJUR.maharnews.com -  Di tengah riuh rendah tuntutan agar jaminan kesehatan dikembalikan seperti sedia kala, Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian hadir membawa fakta, angka, dan ketegasan yang membelah kabut keraguan.

Di kantor wakil rakyat Cianjur, usai Rapat Paripurna, Senin 7 September 2026, suaranya tegas namun tertata, tak meninggalkan ruang bagi keraguan.

Tahun 2024, APBD 5 triliun rupiah menanggung perlindungan bagi 350.000 jiwa. Tahun 2025, anggaran turun 400 miliar rupiah, namun justru mampu merangkul 800.000 warga. Sebuah lompatan yang bukan kekurangan, melainkan bukti keberpihakan yang tumbuh, bukan menyusut.

Namun tekanan fiskal menghentak. Tak semua nama dalam daftar masih hidup, tak semua masih berdomisili di sini, tak semua nasib tetap sama. Maka penyesuaian harus dilakukan - bukan untuk mengurangi perlindungan, melainkan agar setiap rupiah jatuh tepat di dada mereka yang benar-benar membutuhkannya.

"Kita sesuaikan data yang meninggal, yang pindah, yang berubah agar anggaran tak mengalir sia-sia, dan yang berhak tak tertinggal." tandasnya.

Disinggung apakah program tersebut dihapus secara permanen? Ia menyatakan bahwa bukan dihapus, tapi dikembalikan ke hakikatnya.

Dua kata yang mengubah segalanya. Selama ini, yang kaya dan yang miskin berdiri sejajar di bawah naungan yang sama hingga yang mampu pun disubsidi rakyat, sementara yang lemah tak mendapat tempat khusus yang layak. Itu bukan keadilan. Itu ketidaksamaan yang menyamar sebagai kesetaraan.

"Jangan sampai yang mampu disubsidi pemerintah, sementara yang tak mampu disamakan dengan mereka. Itu bukan keadilan itu pemborosan hak orang lemah." jelasnya.

Penyesuaian ini juga demi guru, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, para pekerja paruh waktu - mereka yang menjaga denyut nadi daerah ini tetap berdetak agar hak mereka tak tergerus oleh ketidaktepatan alokasi.

"Kami jamin warga yang benar-benar tak mampu, tetap terlindungi. Pelayanan kesehatan tetap ada. Hanya kini, perlindungan itu jatuh tepat di pundak mereka yang paling membutuhkan." tandasnya.

Polemik ini lahir dari perbedaan pandangan, bukan dari ketiadaan niat baik. Sosialisasi telah berjalan melalui OPD dan media resmi, namun tak semua telinga sempat mendengar, tak semua mata sempat membaca. Maka tugas pemerintah belum selesai, harus menjelaskan kembali, lebih jernih, lebih dekat, hingga tak ada lagi yang merasa ditinggalkan.

"Dulu kita lindungi 98 persen kaya maupun miskin. Kini kita fokuskan pada yang miskin, yang tak mampu. Itu bukan pengurangan, itu pemurnian." tutupnya.