CIANJUR. Maharnews.com - Kepala Sekolah (Kepsek) salah satu SMKN di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, MAW, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jumat (12/7/2019). MAW diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) karena 'mencaplok' dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk 1071 siswa.

Kepala Kejari Cianjur, Yudhi Syufriadi menuturkan MAW kini resmi menjadi tersangka dan langsung ditahan. MAW pada tahun 2015 saat menjabat sebagai Kepsek SMKN 1 Cikalongkulon telah menyalahgunakan kewenangannya dan mengambil dana BSM untuk pribadi. 

"Berdasarkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat, nilai kerugiannya sekitar 419 juta," tuturnya.

Secara rinci, lanjut Yudhi, cara MAW dalam melancarkan aksinya nanti akan diterangkan di dalam dakwaan. Garis besarnya, yang seharusnya BSM untuk siswa miskin, tetapi tersangka memerintahkan pendampingnya untuk mengambil untuk pribadi.

"Seharusnya dikembalikan kepada siswa, tetapi MAW menyimpannya di rekening pribadi. Siswanya tidak menerima uang sama sekali," ujarnya.

Yudhi menyebut MAW disangka melanggar pasal 2 subsider pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Tersangka juga langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Cianjur.

"Dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Untuk sementara masih tersangka tunggal, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti hasil persidangan, kita lihat nanti," sebutnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus Kejari Cianjur, Tjut Zelvira Nofani menerangkan dana BSM yang 'dicaplok' MAW telah habis. Tersangka beralibi bahwa uang tersebut digunakan untuk dialihfungsikan, untuk cor, bangunan, gedung kelas baru.

"Seharusnya itu peruntukkannya untuk siswa yang berhak, akhirnya tak satu pun siswa penerima BSM yang menerima dana itu," terangnya.

Tjut membeberkan bahwa total dana BSM yang dicaplok MAW seluruhnya sekitar 748,5 juta dan itu dikelola oleh tersangka sendiri tanpa melibatkan bendahara. Meski begitu, perhitungan dari saksi ahli, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat kerugian negara hanya sekitar 419 juta.

"Karena gedung yang disebut itu ada, bukti pembelian yang lain ada, kelas baru juga ada meski tak selesai," jelasnya. (wan)