Dalih Dana Kas, Oknum Pendamping Pangkas Duit PKH

CIANJUR MaharNews.com -Rencana pemerintah dalam me­ngen­tas­kan kemiskinan bagi masyara­kat Indonesia, memang kerap tidak berjalan mulus. Selalu ada oknum yang mengambil ke­sem­­patan untuk meraih keuntung­an dengan cara memangkas dan berdalih untuk dana kas.

Informasi yang di terima, Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM yang ditetapkan oleh direktorat jaminan sosial keluarga DJSK dipangkas oknum pendamping, hal tersebut terjadi diwilayah Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.

Sumber CP mengatakan, dana program keluarga harapan (PKH) yang diambil secara kolektif dari BRI link Sukanagara oleh pendamping PKH pada tahun ini diberikan kepada KPM secara doble yakni dana tetap dan dana komponen.

"Namun dana yang kita terima dari pendamping PKH tidak utuh karena lebih awal dipangkas dengan alasan  untuk dana kas,"ungkap Keluarga Penerima Manfaat, sabtu 9/2/2019.

Pendamping PKH Desa Ciguha Neni saat dikonfirmasi terkait soal tersebut mengatakan, pencairan dana PKH yang sekarang diterima oleh keluarga penerima manfaat KPM secara doble  dana tetap dan dana komponen,"terangnya.

"Pencairan dana dari BRI link tidak dibagi bagi secara per ATM, jadi dari link misalkan saya memegang anggota 90 orang misalkan kali 2 juta perorang, itu dana tidak direcehkan, tapi diberikan kepada saya selaku pendamping desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp 200 juta,"jelasnya.

"Nah soal dana kas dari penerima PKH itu mah sudah biasa diberikan atas kesepakatan dari masing-masing anggota KPM secara pareatif, ada yang 50 ribu, kalau yang kemarin kan harus ada pertemuan kelompok datang kerumah saya,"ucapnya.

"Kalau seandainya dana tersebut dikasihkan ke anggota kita gak punya receh untuk membagi-baginya, karena banyak. Nah setelah itu anggota KPM menyuruh saya untuk memotong dana PKH untuk dana kas."dalihnya.

"Nani juga menambahkan, memang anggota ada yang setuju ada juga yang tidak setuju, tapi yang tidak setuju juga disamakan potongan uang kasnya."cetusnya.

"Disinggung soal anggaran per orang KPM Nani mengatakan, Soal dana anggaran PKH yang diterima KPM itu berbeda-beda, karena saya sudah 7 tahun jadi pegang PKH"katanya.

Terpisah Katua  Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN DPD JABAR) Hendra Malik mengungkapkan, apapun dalihnya memangkas dana program keluarga harapan PKH itu merupakan tindakan pidana,"tegasnya

"Apalagi dana Kas yang dipungut atau dipangkas dari dana PKH tidak dijelaskan secara rinci oleh oknum tersebut, kita prihatin dan secepatnya kita akan laporkan temuan ini kepada pihak terkait,

"Saya tidak paham dengan cara berpikir oknum pendamping PKH yang jelas jelas mereka sudah tau aturan dan kode etik, tetap saja bikin ulah, seperti orang dungu,"lanjutnya.

"Mereka dipilih Pemerintah untuk mensosialisasikan, memverifikasi dan mendampingi program bukan untuk berpura-pura dungu untuk mengeruk keuntungan dari program.

 "Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oknum pendamping PKH yang saya temukan dilapangan hampir di semua kecamatan yang ada di kabupaten cianjur.

"Dari mulai mereka para pendamping PKH doble job, melakukan bisnis di dalam program, menerima uang transport dari KPM dan masih banyak pelanggaran lainnya.

"Ini sudah tidak bisa di tolerir lagi, pelanggaran-pelanggaran yang mereka (pendamping PKH) lakukan akan saya laporkan kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia,"tegas Hendra

Saya akan meminta Mentri Sosial untuk datang langsung ke Kabupaten Cianjur untuk komunikasi langsung dengan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se kabupaten cianjur yang dihadiri perwakilan dari semua kecamatan, "pungkasnya.(MN)