Defisit Rp13 Miliar Dipajang, Belanja Kenyamanan Naik Melonjak: Dimana Prioritas Cianjur?

CIANJUR.maharnews.com - Di tengah alasan keras bahwa anggaran kesehatan rakyat tak sanggup menampung UHC, lembar RAPBD-P 2026 justru membalikkan fakta itu. Defisit Rp13,26 miliar dipajang seolah bukti kemiskinan kas. Namun di baris yang sama, belanja kenyamanan birokrasi justru berlari meninggalkan kebutuhan nyawa rakyat.

Pernyataan tajam ini disampaikan Asep Toha, Direktur Poslogis/DPC 234 SC Kabupaten Cianjur, Senin 14 September 2026.

Ia mengatakan bahwa Permendagri sudah tegas, defisit wajib ditutup pembiayaan neto, saldo akhir harus nihil. Namun RAPBD-P Cianjur membiarkan lubang Rp13,26 miliar tetap terbuka.

"Apakah angka itu dipajang sengaja, untuk meyakinkan publik dan mengelabui DPRD bahwa uang memang tak ada?" ujarnya.

Sebab, lanjut Asto, mengungkapkan jika benar-benar miskin, seharusnya belanja tak prioritas dipangkas. Tapi kenyataannya justru sebaliknya semuanya naik:

"Perjalanan dinas: Rp43,56 miliar - Rp48,37 miliar (+Rp4,81 miliar) - Makan minum rapat: Rp14,75 miliar - Rp15,67 miliar - Belanja lembur: Rp11,81 miliar - Rp12,17 miliar - Pelatihan dan sosialisasi: Rp8,04 miliar - Rp8,58 miliar - Hibah ke Pusat: Rp7,35 miliar - Rp7,95 miliar - padahal Inpres sudah mewajibkan pemangkasan! -Belanja jasa pihak ketiga: Rp221 juta - Rp14,64 miliar - naik hampir 66 kali lipat!," ungkapnya.

Asep Toha menegaskan dengan lurus, ketika rakyat diberi tahu anggaran kesehatan tidak cukup, di lembar yang sama terlihat jelas: ruang itu ada. Terbuka di tiket perjalanan, di meja makan rapat, di pos jasa yang melonjak tak masuk akal.

"Belanja jasa tenaga ahli masih tersisa Rp5 miliar. Belanja modal peralatan sudah dipotong Rp11 miliar. Artinya Pemda bisa memotong anggaran kalau memang mau. Masalahnya bukan kemampuan teknis, melainkan pilihan politik: mana yang dikorbankan, mana yang justru ditambah," tandasnya.

Sementara kata Asto, yang dikorbankan kesehatan rakyat. Yang ditambah kenyamanan birokrasi.

Tuntutan tegas kepada DPRD dan TAPD, sebelum RAPBD-P disepakati, DPRD wajib menuntut penjelasan terbuka: Dari mana asal defisit Rp13,26 miliar?

Apakah sudah ditutup pembiayaan neto? Jika belum, mengapa? - Mengapa belanja yang bisa dipangkas justru naik, sementara UHC dipangkas duluan?

"Jangan biarkan angka defisit hanya menjadi alasan untuk membenarkan pemangkasan hak kesehatan. Bongkar mana yang dikurangi, mana yang ditunda, mana yang dihapus -sebelum rakyat miskin kembali dipulangkan dari pintu puskesmas. Apakah Cianjur benar-benar tak punya ruang untuk UHC, atau ruang itu ada namun belum dibuka karena Pemda belum berani merasionalkan belanja rutinnya sendiri?," pungkasnya.