DTKS Tidak Valid, Bantuan Covid-19 Picu Kegaduhan Di Lingkungan Warga

CIANJUR. Maharnews.com- Bantuan Covid-19 yang disalurkan Pemerintah bagi warga terdampak, menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi lantaran penerima bantuan tidak sesuai dengan data usulan dari ketua RT/RW dan Pemerintah Desa.

"Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) bertolak belakang dengan data yang diusulkan, sehingga menimbulkan kegaduhan dilingkungan masyarakat miskin," Ujar wakil rakyat dari fraksi partai Gerindra Abdul Karim kepada wartawan, Senin (11/5/2020).

Kader besutan Prabowo Subianto mengatakan persoalan bantuan sosial Covid-19 dari pusat, provinsi dan kabupaten dinilai tumpang tindih.

"Bantuan tersebut dinilai tumpang tindih padahal sudah seharusnya pemerintah mengikuti sistem jaman sekarang agar mendata bisa tepat. Siapa-siapa aja yang memang membutuhkan, karena fakta di lapangan ini tidak sesuai DTKS sebagai mana yang diusulkan, dan tidak sedikit warga yang menerima bantuan double.

Sementara warga di DTKS yang di usulkan malah tidak menerima bantuan. Tolong di sikapi sama Bupati dan jajaran, ini harus disikapi dengan serius dan untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan data DTKS.

Jangan hanya buang waktu, tapi pada akhirnya itu-itu aja yang menerima bantuan, ini cukup kencang gaduh di bawah karena kita sebenarnya mencari kesalahan-kesalahan ini dimana? Apakah di pihak DTKS nya? karena  pihak RT ,pihak desa itu sudah melaporkan DTKS apakah darimana? Apakah dari Dinas Sosial sendiri yang tidak menyampaikan ke provinsi atau dimana," Tukas Karim.

Selain itu Abdul Karim juga memberikan kritik tajam terhadap pemerintah daerah Kabupaten Cianjur terkait masalah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan himbauan terhadap masyarakat untuk dirumah ajah, sementara kebutuhannya tidak dipenuhi. "Jangan sampai dibawah itu sudah PSBB di berikan himbauan untuk dirumah saja, sementara kebutuhannya tidak dipenuhi dan dinilai tidak memberikan solusi.

Minimal menurut saya, kalau mereka belum dapat bantuan dampak dari covid 19 ini , Pemerintah seharusnya memberikan mereka untuk mendapatkan informasi yang benar supaya dibawah itu tidak menjadi gaduh.Yang terakhir kita meminta Plt Bupati Cianjur untuk fokus ke penanganan Covid-19.

Saya bukan tidak setuju dengan dapur umum untuk pembagian sembako dengan dikasih stiker Bupati tapi, marilah kita kerjasama Bupati dan jajarannya demi kemanusiaan. Kita disini perlu ke ikhlasan membantu masyarakat kita karena memang kewajiban pemerintah harus hadir melindungi masyarakat. 

"Jadi mohon kerjasamanya agar satu komando antara Bupati dan jajaran gugus tugas pak camat, pak lurah, dan RT agar masyarakat mendapatkan informasi benar dan jelas sehingga masyarakat mau mengerti dan bisa menerima," Pungkas Abdul Karim.

Dikabarkan sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur  Mutawali pihaknya telah mengusulkan data warga terdampak Covid-19 sebanyak 500.000 dari jumlah RTM yang diusulkan dengan jumlah 103.000. Namun dialokasikan hanya 23.000 Rumah Keluarga Miskin (nn)