Fraksi Nasdem: Nonaktifnya UHC Akibat Tekanan Berat Keuangan Daerah, Akses Kesehatan Tetap Harus Dijamin!

CIANJUR – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Cianjur, Rustam Effendi, menjelaskan penonaktifan status UHC/BJS Kesehatan dipicu tekanan tajam keuangan daerah dengan dihapusnya transfer pusat dan subsidi provinsi, penurunan pendapatan pajak/retribusi, serta proyeksi defisit APBD tahun depan mencapai Rp408 miliar.

"Penyesuaian anggaran ini membuat Pemkab menghentikan sementara pembiayaan kepesertaan BPJS dari dana APBD," ujar Rustam, Selasa 4 Agustus 2026.

Meski begitu, ia menegaskan tidak boleh menghambat layanan bagi warga rentan: orang yang sedang menjalani pengobatan dan penderita penyakit berat/katastropis wajib jadi prioritas. Diperlukan koordinasi erat Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan BPJS.

"Masih dalam posisi UHC, hanya bukan lagi UHC prioritas. Prinsipnya tetap sama: semua orang, mampu maupun tidak, berhak mendapat layanan kesehatan yang layak."

Rustam mendesak segera disusun skema pengganti yang siap pakai: agar warga kurang mampu yang sakit mendadak tetap bisa dilayani di puskesmas/rumah sakit meski belum terdaftar aktif—seperti kemudahan daftar langsung pakai KTP yang dulu ada saat status UHC Prioritas. Selain itu, didorong mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD untuk menopang pelayanan kesehatan dasar.

"Tujuannya, agar masyarakat tidak panik, dan hak hidup sehat tetap terjamin meski kondisi fiskal sedang sulit," pungkasnya.