Giliran DAK Nonfisik BOP PAUD Disorot

Aktivis : Ko Bisa Parkir 7 Bulan, Diduga Ada Permainan

CIANJUR. Maharnews.com - Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur terus mendapat sorotan publik.

Terbongkarnya praktik haram para oknum pejabat Disdikbud Cianjur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu seakan membuka mata publik, betapa bobroknya sistem Disdikbud Cianjur yang selama ini berjalan.

Pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat yang jadi sorotan publik kali ini yaitu soal DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Tahun 2018. Hal ini menyusul parkirnya dana bantuan sebesar Rp20,5 miliar tersebut di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama 7 bulan.

Ketua Front Aksi Mahasiswa Cianjur (FAMC), Wawan menduga telah terjadi permainan pada pengelolaan dana tersebut. Pasalnya, dana DAK Nonfisik BOP PAUD 2018 sudah masuk ke RKUD sejak bulan maret 2018, tapi baru disalurkan ke penerima manfaat pada bulan November 2018.

"7 bulan dananya mengendap. Ini ada apa, ko bisa sampai begitu. Saya menduga ada apa apanya dibalik parkirnya uang bantuan tersebut," ujar Wawan kepada Maharnews.com, Selasa (15/1/2019).

Kalau proses validasi yang menjadi alasan Disdikbud, menurut Wawan alasan itu cendrung mengada ada. Sebab, validasi untuk penerima manfaat jauh hari sudah di lakukan pihak dinas.

"Data penerima manfaat itu kan diajukan ke pusat beberapa bulan menjelang akhir tahun 2017, bukan tahun 2018. Buktinya dari pusat dana tersebut sudah di luncurkan dan masuk ke RKUD di bulan maret 2018. Jadi sudah pasti pusat meluncurkan dana tersebut berdasarkan data yang diajukan tahun 2017," beber Wawan.

Jadi jelas Wawan, kalau data yang sudah diajukan lalu kemudian di verifikasi atau di validasi lagi setelah dana bantuan masuk, tentunya ini menimbulkan pertanyaan besar.

"Apa data awal yang diajukan memang abal abal atau bagaimana?," imbuhnya.

Wawan melihat dugaan adanya permainan makin menguat setelah sejumlah pejabat teras di lingkungan Disdikbud Cianjur terciduk OTT KPK, dimana satu diantaranya adalah Kepala Bidang SMP, Rosidin yang juga menjabat sebagai Plt Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal Dan Kebudayaan.

"Dari OTT itukan terbongkar ada prkatik pengkondisian bahkan sampai pemotongan oleh oknum dinas. Jadi bukan tidak mungkin juga kalau pada pengelolaan dana DAK Nonfisik BOP PAUD 2018 ini terjadi hal serupa," tandasnya.

Seperti diberitakan Maharnews.com beberapa waktu lalu, parkirnya DAK Nonfisik BOP PAUD 2018 ini terungkap saat tim Maharnews mengkonfirmasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cianjur terkait mekanisme pengelolaan dana dari pusat tersebut.

Kabid Anggaran BPKAD Cianjur, Lutfi Agung mengungkapkan, dana BOP PAUD dari pemerintah pusat sudah masuk ke RKUD Cianjur sejak bulan Maret 2018 lalu.

"Bulan maret dananya sudah masuk, cuma dari disdik belum ada pengajuan, makanya belum bisa kita salurkan," ujar Lutfi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/11/2018).

Terkait itu Lutfi mengaku BPKAD sudah menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur selaku dinas yang berwenang menangani soal itu.

"Waktu itu kita sudah informasikan ke Disdik, malah sudah kita kirimi surat ko," tandasnya.

Sementara itu penjelasan dari pihak Disdikbud terkait diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cecep Sobandi melalui Kepala Bidang SMP, Rosidin, yang juga menjabat sebagai Plt Bidang PAUD Nonformal Informal dan Kebudayaan mengatakan, data penerima BOP PAUD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak bisa diajukan dengan cepat disebabkan data sedang dalam proses validasi.

Kita ingin data yang digunakan benar benar valid dan itu memang cukup memakan waktu lama. Lagi pula saya juga baru diberikan kewenangan untuk menangani bidang PAUD itu pada bulan agustus. Selama 5 bulan sejak BOP masuk ke RKUD, data yang diperlukan untuk penyaluran masih harus di validasi," ujar Rosidin kepada Maharnews, Rabu (21/11/2018).

Jadi jelas Rosidin, proses validasi itu meliputi singkronisasi data yaitu antara data lembaga, PAUD dengan Dapodiknya.

"Itu harus singkron dulu. Jumlahnya kan bukan sedikit, mencapi 1200 lebih dan itu baru kita proses di bulan agustus," jelasnya.

Menurutnya, validasi data bukan menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan penyaluran, karena memiliki data valid itu memang diperlukan.

"Jadi singkatnya gini Kang. Setelah data benar benar valid lalu buat SK Penetapan ke pa Bupati, setelah itu dilaksanakan sosialisasi, selanjutnya mengumpulkan berkas untuk pencairan," terangnya.

Rosidin berharap penyaluran dana bantuan tersebut bisa berjalan lancar dan tidak sampai melebihi batas waktu yang ditentukan.

"Batas akhirnya 15 desember. Alhamdulilah dari sekarang sudah mulai bisa tersalurkan," tandasnya.

Informasi, total DAK Nonfisik BOP PAUD tahun anggaran 2018 yang diluncurkan pusat ke Cianjur yaitu sebesar Rp20.527.200.000. Jumlah lembaga penerima sebanyak 1.272 dengan jumlah anak sebanyak 34.212. (Nuk)