Pengurusan Adminduk Dikutip Biaya jadi Sorotan

Akses pelayanan administrasi penduduk (Adminduk) yang saat ini digadang-gadangkan tanpa mahar, alias gratis, namun faktanya masih ada yang dipungut biaya. Alhasil hal tersebut menjadi sorotan publik, salah satunya yang terjadi di Kecamatan Warungkondang.

Mul (40) warga Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang mengaku dipungut biaya untuk pengurusan adminduk. Biaya itu diminta oleh pihak desa untuk biaya operasional.

"Katanya membuat KTP massal gratis? Tapi dipungut biaya sama orang desa, katanya untuk biaya oprasional dan transportasi," ungkapnya, Kamis (2/8/2018).

Warga lainnya, Rip (37) mengatakan istrinya juga ikut mengurus dalam pembuatan KTP masal, namun setelah jadi malah diminta uang pengganti. Tetapi Ia tak mampu bayar karena tidak memiliki biaya.

"Waktu itu kebetulan Saya gak punya uang, KTP istri yang sudah jadi dibawa kembali," kata Rip.

Terpisah, Kepala Desa Bunisari, Rahmawati menyangkal adanya penarikan biaya untuk pengurusan adminduk. Kalaupun ada pasti oknum yang mengaku aparat desa.

"Desa hanya memberi surat pengantar ke Kecamatan terkait pengurusan adminduk. Bukan tugas Desa untuk melakukan pengurusan adminduk, tetapi warga sendiri yang harus mengurusnya," kilahnya saat ditemui di kantor desa, Senin (6/8/2018).

Terkadang, lanjut Rahmawati masyarakat memberi secara sukarela sebagai ganti ongkos. Itu pun tidak ada penekanan, apalagi memasang harga.

"Kalau sukarela biasanya ada saja, karena ingin segera selesai, sehingga diuruskan oleh pihak desa. Sekali lagi ditegaskan tidak ada pemungutan biaya," ucapnya.

Tak berbeda jauh, Sekretaris Kecamatan Warungkondang Dindin Lukmanul Hakim menegaskan tidak pernah memerintahkan petugas kecamatan untuk menarik biaya saat pengurusan adminduk. Meski begitu, Ia tak menampik terkadang masyarakat memberi secara sukarela.

"Kalau sukarela biasanya diterima oleh petugas kecamatan," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Kesatuan Aksi Mahasiswa, Edia Islamedia menyayangkan jika pengurusan adminduk masih ditarik biaya. Baik itu secara sukarela apalagi jika dipasang tarif.

"Apapun alasannya, jika ada uang terlibat di dalamnya akan menimbulkan persepsi negatif. Apalagi setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda, tentu saja opininya pun berbeda," pungkas Edia.