Proyek Banprov Rp55 M Disorot, Plt Kadisdik : BPK Sudah Periksa, Sama Polda Dimintai....

CIANJUR.Maharnews.com -Mega proyek pengadaan TIK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur tahun anggaran 2020 disorot berbagai kalangan. 

Tak hanya oleh kalangan aktivis, 2 paket pengadaan dengan total nilai Rp55 miliar itu rupanya mendapat perhatian khusus lembaga pemeriksa BPK RI  dan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Jawa Barat. 

Hal tersebut terungkap saat Maharnews.com mengkonfirmasi Plt Kepala Disdikbud Cianjur, Himam Haris terkait kabar adanya pemeriksaan BPK RI dan pemanggilan dari aparat Polda Jabar. 

Orang nomor satu di lingkungan Disdikbud Cianjur itu mengakui kalau pihak BPK RI memang telah turun melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan proyek yang diluncurkan pada November 2020 lalu itu. 

"Iya betul, BPK RI sudah turun melakukan pemeriksaan,"ujar Himam saat ditemui di kantor BKBPP, Kamis (15/4/2021) 

Saat ditanya, bagaimana dengan Polda Jabar, apa betul bapa mendapat panggilan? 

"Oh iya atas pengaduan sudah. Sama penyidik Ditreskrimsus. Saya diipanggil dimintai keterangan, klarifikasi soal proyek tersebut,"jawabnya. 

Penyidik Ditreskrimsusnya unit berapa pa? 

"Kalau unitnya saya lupa tuh. Tapi iya sama Ditkreskrimsus Polda Jabar,"jawabnya lagi. 

Pada intinya jelas Himam, pengadaan tersebut sudah sesuai prosedural, tidak mengada ada. Artinya kita berdasarkan analisis kebutuhan.

Dan ternyata informasi di bawah, soal kebutuhan pengadaan TIK ini sebenarnya sudah diajukan sedari 2 tahun lalu. 

"Jadi sebelum saya juga ini sudah pernah diajukan. Ternyata baru bisa meluncur di akhir tahun 2020,"kata Himam. 

Himam berharap sekolah di Cianjur seperti daerah lain, sudah punya fasilitas TIK. Bahkan daerah lain itu sudah dari tahun 2017 lalu dan sekarang hampir tuntas. 

"Kalau Cianjur ya belum punya, kebetulan kemarin itu ada anggaran dari Pemerintah Provinsi Jabar,"pungkasnya. (NN)