RT Aman, Kasie Kesra Desa Harus Waspada

Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) Cianjur tahun anggaran 2018 yang diperuntukkan untuk Ketua RT, mengundang pertanyaan dari sejumlah penerima dana. Pasalnya dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) ditandatangani Ketua RT.

Ketua RT 2/16, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Rustandi mengatakan khawatir dengan pengelolaan dana tersebut. Pembubuhan tanda tangan yang tidak sesuai menjadi dasar kekhawatirannya.

"Kok yang bertanda tangan Ketua RT yang diketahui Ketua RW, padahal di dalam DURK yang menjadi Ketua kegiatan Kasie Kesra desa. Bukan kah seharusnya ketua yang tanda tangan," ucapnya saat ditemui dirumahnya beberapa waktu lalu.

Rustandi merasa khawatir tersangkut paut jika suatu saat ada temuan terkait pengelolaan BKK tersebut. Tanda tangan yang menurutnya tidak sesuai itulah yang menjadi dasar rasa was-wasnya.

"Ketua RT yang tanda tangan, jelas kalau nanti ada temuan, Ketua RT yang repot," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Inspektorat Daerah (IRDA)Kabupaten Cianjur, Asep Suhara menegaskan Ketua RT tidak akan terseret jika ada temuan terkait pengelolaan BKK itu. Tetapi, Ketua Kegiatan yang harus mempertangungjawabkannya.

"Dalam hal ini yang tercantum di sebagai ketua kegiatan Kasie Kesra. Jadi yang harus bertanggungjawab umumnya Kasie Kesra," tegasnya.

Asep mengungkapkan selama ini belum pernah ada surat pemeriksaan yang diberikan langsung kepada Ketua RT. Sebenarnya bagi RT selama anggaran yang diterima dipergunakan sesuai peruntukkannya tidak ada masalah. Walaupun nanti ada uang yang harus dikembalikan, itu juga menjadi tanggung jawab Kasie Kesra untuk  memintanya kepada Ketua RT yang terbukti bersalah.

"Bagi Kasie Kesra sebagai ketua kegiatan juga harus siap memberikan bukti jika nantinya  diperiksa. Yang terpenting bagi pemeriksa, ada bukti pertanggungjawaban dan fisiknya. Dua hal Itu sudah cukup," ungkapnya.