Pembangunan Rest Area Puncak Dinilai Gaib

Pembangunan Rest Area Puncak Dinilai Gaib

Foto : Kondisi terkini lokasi yang sebelumnya akan dibangun rest area Puncak, hanya PJU berornamen Asmaul Husna yang terlihat, tak terlihat satupun bangunan sebagai pendukung rest area (wan).


 

CIANJUR. Maharnews.com – Sempat tersiar akan adanya pembangunan rest area Puncak yang menelan APBD hingga sebesar 3,9 Milyar, namun fakta di lapangan tak terlihat adanya lokasi tersebut. Hanya ada tiang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) berornamen Asmaul Husna yang berjumlah sekitar 99 tiang. Alhasil aktivis sebut pembangunan rest area Puncak merupakan proyek tak kasat mata alias gaib.

Informasi yang dihimpun tim maharnews.com, tender/lelang sempat dinyatakan gagal berdasarkan Penetapan Pelelangan Gagal Nomor 602.1/206.09/DAU & DBH Prov (PR)/PUPR/IV/2018 tanggal 12 April 2018, yang menyatakan tidak ada satu pun penawaran dari peserta yang lulus Evaluasi Administrasi atau Evaluasi Teknis. Setelah dilakukan pengulangan akhirnya didapatkan pemenang dengan nilai kontrak pekerjaan senilai 3,886 milyar.

Setelah tender diulang PT. Rival Jaya Utama keluar sebagai pemenag tender tersebut dengan nilai 3,886 milyar

Dalam surat pengumuman gagal tender tersebut, dirincikan secara jelas bahwa kegiatannya merupakan pembangunan atau peningkatan gedung dengan nama paket pekerjaan pembangunan Rest Area Puncak. Tetapi, hingga akhir batas waktu pelaksanaan tak terlihat wujud bangunan rest area yang dimaksud, hanya tiang PJU yang berdiri kokoh dihiasi kalimat Asmaul Husna.

Screenshot pengumuman pelelangan gagal, dalam rinciannya jelas disebutkan kegiatan pembangunan atau peningkatan gedung bukan  pembangunan PJU

Mencoba menguak informasi, Tim mendatangi Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Tjutju Hidayat. Hasil wawancara, Tjutju tidak mengetahui secara detail terkait pembangunan rest area puncak di wilayah desa yang dipimpinnya.

“Hanya sekali Saya didatangi rekanan yang memenangkan tender tersebut, yaitu saat proses pelaksanaan pembangunan. Saat itu hanya meminta tanda tangan untuk dapat memulai pekerjaan,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (13/2/2019) lalu.

Tak hanya itu, Ia juga tidak mengetahui nilai kontrak dan detail rencana pembangunan rest area itu. Namun saat itu Ia tidak merasa aneh selama pembangunan dilaksanakan pastinya akan berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat di desanya.

“Rekanan tidak memberikan data apapun terkait detail pembangunan. Setahu saya hanya PJU dan gerbang perbatasan yang dibangun. Saat pekerjaan selesai pun saya tidak diberi tahu. Yaa saya pikir memang hanya itu yang dibangun. Pihak desa juga pernah mengundang untuk meminta penjelasan tetapi tidak datang,” tuturnya.

Merasa belum mendapatkan jawaban, Tim mencoba mempertanyakan ada tidaknya lahan kosong milik pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di desanya yang dapat dibangun menjadi rest area. Tjutju secara gamblang mengatakan Pemkab tidak memiliki lahan kosong di Desa Ciloto.

“Setahu saya tidak ada lahan kosong milik Pemkab Cianjur di Desa Ciloto yang dapat dibangun menjadi rest area. Apalagi harga tanah disini termasuk tinggi,” terangnya.

Memastikan jawaban Kepala Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Tim mendatangi Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Cianjur, Dendy Kristanto guna mendapatkan informasi terkait. Hasil wawancara diketahui bahwa Pemkab Cianjur pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak pernah melakukan pembelian lahan untuk pembangunan rest area puncak.

“Belum ada pembelian lahan di tahun 2017 dan 2018 yang berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas,” ucapnya, Selasa (19/2/2019).

Dendy mengaku baru mengetahui dari Tim maharnews.com terkait adanya pembangunan rest area puncak tersebut. Bahkan ditanya terkait ada tidaknya lahan kosong milik Pemkab yang dapat digunakan untuk pembangunan rest area di lokasi itu, Ia tidak dapat memberikan jawaban tegas, tetapi sepengetahuannya memang tidak ada.

“Sepertinya tidak ada lahan kosong kalau disana, tapi nanti dicek lagi,” akunya.

Masih belum puas dengan informasi yang diperoleh, tim menuju ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur. Pasalnya dari dokumentasi plang papan proyek, dinas teknis yang bertanggung jawab adalah Dinas PUPR, namun sayang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR tidak berada di tempat. 

“Dinas luar kang, sedang tidak berada di tempat,” ujar seorang sekurity yang sedang bertugas saat itu, Selasa (19/2/2019)

Menyikapi hal itu, Pentolan aktivis Cianjur Hendra Malik mengatakan banyaknya masalah dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur menjadi citra yang buruk bagi daerah tersebut. Apalagi dengan adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu ke belakang, semakin menguatkan opini publik tentang kejahatan korupsi dana pembangunan infrastruktur. 

“Anggaran untuk pembangunan rest area itu bukan duit sedikit, dan harus diingat itu bukan duit warisan, itu duit rakyat,” cetusnya.

Maka, lanjut Malik kajian dan pembangunannya jangan asal-asalan apalagi sampai tidak di bangunkan rest areanya.

“Apa ini membangun rest area gaib yang tidak terlihat mata. Kalau mau bikin rest area gaib jangan pakai duit rakyat, pakai saja duit gaib,” sindirnya.

Menurut Malik, Kabupaten Cianjur sudah diberikan pendidikan oleh KPK dan itu harus menjadi pelajaran buat semua pihak jangan sampai terulang lagi. 

“Pengawasan pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab kita semua, dari mulai Pemkab, Aparat Penegak Hukum (APH) dan semua masyarakat,” sebutnya.

Ada tanda tanya besar tentang pembangunan rest area ini, untuk apa dan untuk siapa perencanaan pembangunan rest area tersebut.

“Patut diduga proyek ini hanya sekedar tipu muslihat saja kepada masyarakat, uangnya dicairkan fisiknya tidak dibangunkan karena masyarakat tidak tahu persis detail proyek tersebut,” tudingnya.

Lahan pembangunan yang juga diduga tidak ada alias fiktif menurut Malik semakin menguatkan adanya niat busuk menggerogoti uang rakyat. Belum lagi hasil proyek itu hanya berupa PJU, besar kemungkinan ada kerugian negara.

“Jelas ini harus di usut tuntas, mau dibangun dimana rest areanya kalau lahannya juga tidak ada, apa PJU bisa disebut bangunan, berapa indikasi kerugian negara disini,” ucapnya dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pembangunan Rest Area Puncak di Kecamatan Cipanas, Desa Ciloto, Rabu (5/12/2018).

Foto : Anggota Komisi III DPRD Cianjur, Sahli Saidi tengah menunjuk papan proyek pembangunan rest area puncak saat melakukan sidak ke lokasi, Rabu (5/12/2018)

Sidak dilakukan komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan itu menyusul adanya informasi dari masyarakat soal kejanggalan pada pelaksanaan proyek yang menelan APBD sebesar Rp3,9 M tersebut.

Salah seorang anggota Komisi III, Sahli Saidi mengaku heran dengan kegiatan pembangunan di lokasi. Pasalnya, tercantum dalam kontrak dan papan proyek, kegiatan tersebut adalah pembangunan rest area puncak, sedangkan di lapangan faktanya hanya pembangunan gerbang dan pemasangan lampu penerangan jalan umum dengan ornamen hiasan.

"Saya tanyakan soal ini ke dinas, katanya kontrak sudah diganti dengan kontrak baru,"ujar Sahli kepada Maharnews.com.

Legislator partai Gerindra itu mengungkapkan dari hasil tinjauan lapangan, progres pelaksanan kerja yang dilakukan rekanan sementara ini baru 65 persen. 

"Kita juga ingin memastikan pekerjaan ini bisa beres sesuai dengan kontrak, sampai dengan tanggal 29 Desember 2018. Pastinya akan kita cek lagi nanti," tegasnya. (tim)
 



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar