CIANJUR. Maharnews.com - Sedikitnya puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) menggelar aksi unjukrasa ke Kantor Dinas Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Cianjur, Senin (27/5/2019).

Dalam aksinya mereka memprotes hasil kegiatan pelelangan sejumlah proyek pemerintah yang dilakukan pihak Barjas karena banyak kejanggalan dan mengarah kepada dugaan tindak pidana gratisifikasi dan suap.

Ketua Presidium AMPUH, Yana Nurzaman mengungkapkan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi "lahan basah" tindak pidana korupsi. Hampir 80% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut.

"Sampai saat inipun celah-celah untuk oknum melakukan korupsi dalam kegiatan PBJ (pengadaan Barang Jasa) masih ada. Korupsi pada kegiatan PBJ diawali perencanaan dan penganggaran," sebutnya.

"Pada saat penganggaran sudah dikavling-kavling, sekian persen untuk jatah pihak-pihak tertentu. Setidaknya ada delapan dokumen yang bisa menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu proyek," tambahnya.

peserta aksi lainnya, Galih meminta kepada barjas secara jelas dalam melakukan proses lelang harus secara terbuka dan transparan.

"Yang kedua bahwa kita sangat kecewa atas kinerja yang dilakukan oleh seorang pejabat ASN dari Barjas, yang seharusnya memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat malah sebaliknya. Banyak temuan yang mengarah tindak pidana korupsi," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Yudi Ferdiana saat di konfirmasi mengapresiasi kegiatan tersebut selama itu untuk perbaikan. Karena Ia pun selaku pengelola di Barjas, tentu ada hal-hal yang harus diperbaiki kedepannya. Nah momentum ini bagi saya adalah untuk memberikan masukan, agar lebih baik lagi pada saat pelaksanaan tender.

"Kalau soal transparan semua sudah jelas kita juga buka sistem SPSE sudah sangat diumumkan di sistem sosialisasi, saya sudah memenuhi tahapan," ujarnya. (NN)