ASN Cianjur Terlibat Politik Praktis? Sekda Ingatkan Soal Netralitas dan Sanksi Tegas

CIANJUR.Maharnews.com- Santer kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemkab Cianjur tergiring politik praktis jelang Pemilu 2024. 

Menyikapi hal tersebut Sekertaris Daerah Cianjur Cecep Alamsyah menerbitkan Surat Edaran tentang Netralitas ASN dan Non ASN dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 di Lingkungan Pemkab Cianjur. 

Pimpinan ASN di lingkungan Pemkab Cianjur itu mengatakan setiap menjelang pelaksanan Pemilu peran ASN selalu menjadi perhatian bahkan bisa jadi persoalan. 

"Persoalan ini harus diantisipasi dan diwaspadai karena isunya memang selalu begitu setiap pemilu, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Peran ASN selalu menjadi perhatian, jadi istilahnya ada politisasi birokrasi atau pengiringan,"ujar Sekda saat ditemui, Rabu 4 Oktober2023. 

Sebenarnya terang Sekda, regulasi terkait itu (Netralitas ASN) sudah ada dan jelas, begitupun dengan perangkat penegak hukumnya juga sudah ada antaralain Inspektorat Daerah dan Bawaslu. 

"Jadi dalam pemikiran saya sebetulnya perangkat itu sudah cukup untuk membuat ASN tidak tergiring kepada persoalan yang memang dilarang. Dan kita tinggal melihat saja sistem itu berjalan atau tidak, karena regulasinya sudah ada, perangkat lembaga penegakan hukumnya sudah ada. Sederhananya sih seperti itu,"bebernya. 

Namun menurutnya, dinamika itu akan selalu ada, karena suka atau tidak suka pejabat pembina kepegawaian itu juga merangkap sebagai pejabat politis. Itu yang jadi persoalannya. 

"Jadi kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati dia itukan pejabat politis dan sekaligus pejabat pembina kepegawaian. Nah itu yang menjadi riskan,"imbuhnya. 

Sekda mengungkapkan beberapa waktu lalu ada pemikiran agar pejabat pembina kepegawaian itu harus dipisah dari pejabat politis, supaya tidak ada konflik kepentingan, namun itu baru sebatas wacana. 

"Nah kita di daerah itukan harus mengantisipasi kemungkinan terhadap adanya ASN yang tergiring ke wilayah politik. Makanya kita terbitakn Surat edaran tersebut, sekaligus mengingatkan dan menegaskan,"jelasnya. 

Saat ditanya apakah ASN yang tergiring ke wilayah politik ini kemauan sendiri atau karena ada ketakutan terhadap pimpinan? 

"Kalau ASN itu netral atau tidak punya hak pilih saya pikir akan bener bener netral. Tapi karena punya hak pilih jadi bisa saja mempengaruhi. Saya tidak tahu itu apakah motifnya memang pribadi atau motif yang lain. Saya juga belum menanyakan soal itu,"jawabnya.