Fraksi Nasdem: UHC Belum Bisa Dihidupkan Kembali Maka Rapikan Data Segera, Cari Sumber Baru, Jangan Biarkan Rakyat Menahan Sakit

CIANJUR.maharnews.com - Menyikapi kenyataan bahwa program UHC belum dimungkinkan untuk diaktifkan kembali, Fraksi Partai Nasdem DPRD Cianjur menyampaikan dua jalan penyelamatan nyawa rakyat yang tak boleh menunda.

Bukan sekadar menuntut pengembalian yang mustahil saat ini, melainkan memastikan tak ada satu pun warga yang jatuh terlantar di tengah perubahan kebijakan.

"Penyelarasan data harus segera dipercepat," tegas Ketua Fraksi Nasdem, Rustam Efendi kepada wartawan di kantor wakil rakyat Cianjur, Senin 7 September 2026.

Ia mengungkapkan, dari 372.000 warga yang premi BPJS-nya ditanggung Pemkab melalui APBD, harus dipastikan setiap nama yang terdaftar benar-benar mereka yang berhak masuk dalam kategori desil satu hingga desil lima. Tak boleh ada yang tertinggal, tak boleh ada yang keliru tercatat.

Dan yang menjadi prioritas utama: mereka yang sedang dalam perjuangan melawan penyakit berat. Penderita penyakit jantung, pasien yang rutin cuci darah karena ginjalnya tak lagi bekerja, serta penderita penyakit dalam lainnya yang tak boleh sehari pun terputus pengobatannya.

"Data di BPJS harus sama persis dengan daftar penerima bantuan PPPU Pemda. Yang sedang berjuang melawan penyakit berat tidak boleh dikorbankan karena administrasi yang lambat."ujarnya.

Rustam mengarakan, masih banyak warga yang masuk kategori desil satu hingga lima, memenuhi syarat miskin, namun belum tercover oleh PPPU Pemda. Jika UHC belum bisa dikembalikan dan belum ada penggantinya, maka mereka terjebak sakit, menderita, namun tak mampu melangkah berobat.

Maka Fraksi Nasdem menuntut Sekretaris Daerah memimpin Dinas Kesehatan dan Baperida untuk segera merancang skema pengganti dari sumber di luar anggaran rutin.

Diantaranya, dana CSR perusahaan dan pabrik yang beroperasi di Cianjur, kontribusi Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit, dukungan Bank Himbara maupun Bank Swasta. Semua potensi itu harus segera dikumpulkan menjadi satu arus perlindungan.

"Artinya: tidak boleh ada warga miskin yang menahan sakit karena tak mampu membayar biaya. Jaminan itu wajib dipenuhi Pemkab dan sumber dananya harus segera dipikirkan, tak boleh menunda." Imbuhnya.