Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Tidak Ada Sanggahan, Ini Yang Akan Dilakukan AMPUH Soal Indikasi Ijazah Palsu

Tidak Ada Sanggahan, Ini Yang Akan Dilakukan AMPUH Soal Indikasi Ijazah Palsu

Foto : Ketua Presidium AMPUH Ustad Yana Nurzaman


CIANJUR. Maharnews.com - Menyusul pernyataan hasil verifikasi soal indikasi dugaan Ijazah palsu yang dilakukan panitia Pilkades Neglasari Kecamatan Kadupandak, menyebutkan bahwa pihak sekolah menandatangani verifikasi. 

Ketua presidium aliansi masyarakat peduli hukum Usdat Yana Nurzaman mengatakan, dalam forum klarifikasi yang dilakukan Panpilkades Tingkat Kabupaten pada senin 27/1/2020, tidak terjadi bantahan ataupun sanggahan atas pengaduan yang di sampaikan AMPUH atas fakta-fakta yang ditemukan.

"Perlu dipahami oleh rekan-rekan wartawan dalam kontek tersebut, tidak terjadi proses bantahan atau sanggahan atas berbagai temuan dan dugaan yang sudah kami sampaikan secara langsung melalui surat kepanitia pilkades," Tandasnya, Ustad Yana, Selasa 28/1/2020.

Lebih rinci Yana mengungkapkan, sebagai contoh, kami tegaskan, ketika kita mempertanyakan keabsahan apakah calon kades berinisial (SBI) ini tamat atau tidak tamat sekolah SD nya. Hasil temuan kami bahwa calon tersebut dari berbagai fakta yang kami temukan dilapangan dia tidak tamat.

Sementara pada forum musyawarah kemarin baik Panpilkades Neglalasari atau pun Panpilkades Tingkat Kabupaten. Mereka hanya memperlihatkan bukti -bukti bahwa calon kades tersebut lulus dari sekolah dasar (SD) kan tidak menjelaskan.

"Dan masalah Ijazah ilegal atau menurut hukum, sementara akan kita laporkan dulu kepenyidik polres Cianjur sesegera mungkin laporannya," Tandasnya.

Sementara Camat Kadupandak Rizal mengatakan, saya kira ini proses demokrasi pembentukan terkait dengan  negara yang diwakili oleh panitia, atau lebih jelasnya panitia pelaksanaan pilkades sudah terbentuk. 

"Saya yakin panitia sudah melaksanakan fungsinya yang tidak menambah atau mengurangi aturan, tapi kami sudah sampaikan keyakinan panitia terkait dengan keberatan daripada masyarakat, yang disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) kita hargai.

Tetapi kita mencoba untuk bagaimana konflik horizontal ini tidak terjadi. Karena hal-hal yang memang bisa selesaikan bersama. 

"Ranah panitia mutlak, kami tidak interpensi, tidak ada tekanan, saya pikir hari ini yang dipasilitasi oleh panitia Panpilkades Tingkat Kabupaten Cianjur, sudah mencoba membuka ruang bermusyawarah dengan mereka -mereka yang keberatan," Kata camat. (NN)




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE