KIPP Soroti Netralitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada

CIANJUR. Maharnews.com - Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Cianjur terus bergulir. Netralitas dan integritas penyelenggara pemilu menjadi sorotan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, red) bagi KPU dan Bawaslu untuk membangun trust (kepercayaan, red) publik dalam hal netralitas dan integritas," ujarnya seusai acara Ngobrol Pilkada (Ngopi) di salah satu cafe di Panembong yang turut menghadirkan Ketua KPU jabar, Rifqy Alimubarak dan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, Rabu (22/1/2020).

Kaka juga menyoroti masalah politik uang yang berdampak besar dalam pilkada. Bukan masalah jumlah nilai uangnya kepada calon pemilih, tetapi harus diperdalam uangnya dari mana.

"Tidak menutup kemungkinan uang itu berasal dari hasil menggrogoti sumber daya negara dikarenakan ada kepentingan atau transaksi politik lainnya," ucapnya.

Kaka menyebut kewenangan Kementrian dalam negeri (Kemendagri) menjadi sangat penting dan harus memberikan dorongan kuat. Ia menilai belum melihat komitmen itu.

"Banyak celah, contohnya Camat yang berpihak (pada calon pilkada, red), ini kan tidak hanya merugikan dari sisi elektoral tetapi juga merugikan dari sisi pelayanan publik," sebutnya.

Alhasil lanjut Kaka akan terjadi pelayanan publik yang tidak adil karena mendukung salah satu calon. Dampaknya pelayanan publik tertentu terabaikan.

"Atau waktu untuk pelayanan publik terkuras untuk memikirkan pemenangan pasangan calon. Kedua, akan ada disparitas antar ASN itu sendiri. Seorang Camat pasti memiliki bawahan, Sekda juga memiliki bawahan, serta kepala dinas pun sama, jika masing-masing mendukung pasangan calon akan terjadi ketidak harmonisan antar ASN," terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jabar, Rifqi Alimubarak memastikan akan bekerja secara profesional. Relasi pemerintah daerah dengan KPU merupakan hubungan pemerintah dan penyelenggaraan.

"Hubungan menyangkut profesionalitas hingga saat ini Saya lihat masih bersifat profesional," katanya.

Rifqi menegaskan penyelenggara harus bersikap non parsial, tidak berpihak. Ditanya terkait potensi hutang budi karena anggaran dari pemkab, Rifqi membantah hal tersebut.

"Tidak ada transaksional seperti itu. Karena beberapa tempat tidak ada jaminan, apabila kepala daerah mencalonkan lagi, apakah terpilih atau tidak, ga ada jaminan. Begitu juga jika Sekda menyalonkan diri yang notabene sebagai TAPD, tidak ada jaminan," bantahnya.