CIANJUR.Maharnews.com- Aktivis Cianjur People Movemout (CEPOT) geram atas kebijakan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman memberi fasilitas ibadah haji gratis untuk SSekda Aban Sobandi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cianjur Yudhi Syufriadi bersama sang istri, Murtiningsih.
Geramnya CEPOT bukan tanpa alasan, mengingat di Kabupaten Cianjur masyarakatnya masih banyak yang tergolong miskin.
Pentolan aktivis CEPOT, Ahmad Anwar mengatakan pemberian fasilitas haji untuk ketiga pejabat tersebut bukan tidak mungkin bisa membuat sakit hati masyarakat miskin di Cianjur.
"Cianjur ini termasuk kabupaten di posisi tiga besar yang warga miskinnya terbanyak, loh,"ujar Ahmad Anwar kepada Maharnews.com, Rabu (31/7/2019).
Menurut aktivis yang akrab disapa Kang Ebes itu, sangatlah ironis, ditengah masyarakat Cianjur masih banyak yang dibawah kemiskinan, Plt Bupati malah memberi fasilitas gratis naik haji untuk tiga orang pejabat.
"Warga masih banyak yang miskin, eh ini malah menggunakan APBD buat membiayai Sekda, Kajari dan Istri Kajari buat naik haji,"kata Ebes dengan nada tinggi.
Ebes sangat menyesalkan sikap pemerintah yang begitu mudahnya mengelontorkan APBD yang nota bene uang rakyat, demi untuk kepentingan pejabat.
"Kalau buat kepentingan rakyatmah banyak inilah itulah, tapi sebaliknya buat pejabatmah lancar terus, pantang mundur,"sentil Ebes.
Ebes juga menyinggung wakil rakyat yang terkesan tutup mata soal ini. Pihaknya berharap para dewan terhormat selaku garda terdepan yang diamanahi rakyat bisa lebih kritis menyikapi ketidakadilan terhadap rakyat.
"Ingat uang APBD itu bukan milik Bupati tapi punya rakyat, saya minta keberpihakan anggaran sebenar benarnya untuk rakyat, bukan kelompok tertentu ataupun pejabat,"tegasnya.
Tiga orang yang terpilih menjadi Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) tahun 2019 merupakan kebijakan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman.
Ketiga orang tersebut diusulkan Herman sebagai TPHD untuk mendampingi calon jemaah haji asal Cianjur. Berbekal tugas itu ketiganya mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan berhaji.
Selain tanpa melalui proses seleksi dan daftar tunggu seperti calon jemaah haji biasanya, biaya keberangkatan mereka ke tanah suci di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah yang bersumber dari dana APBD.
Kabag Kesra, Tata Sugita saat dikonfirmasi soal usulan TPHD tak menampik kalau usulan tersebut adalah kebijakan Plt Bupati Cianjur.
"Jadi itu tidak ada proses seleksi, karena itu kebijakan Bupati. Saya ini sebagai kepanjangan tangan beliau (Bupati,red), kata beliau ini ini orangnya, ya sudah dilakukan. Soal masalah memenuhi syarat itu kan beliau yang memilih, ya intinya kebijakan Bupati,"ujar Tata saat ditemui di ruangan kerjanya belum lama ini. (Nuk)
