Pimpinan DPRD Cianjur Konsultasi ke Kemendagri, Begini Nasib Pemekaran Cisel

CIANJUR.Maharnews.com- Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur gerak cepat tindaklanjuti aspirasi masyarakat Cianjur Selatan terkait Percepatan Pembentukan Calon Persiapan Daerah Otonom Baru (CPDOB) Cianjur Selatan. 

Rabu 12 Februari 2025, mereka langsung melakukan koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 

Koordinasi dan Konsultasi tersebut diterima oleh Dr. Abdul Mutholib Dalimunthe, SH, MH selaku Kasubdit/Analis Kebijakan Ahli Madya Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD yang mewakili Direktur Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD  Ditjen Otonomi Daerah. 

Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah,MP menyampaikan maksud kedatangannya yaitu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat Cianjur Selatan dan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait progres Pembentukan CPDOB Cianjur Selatan. 

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo Pasal 205 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, diamanatkan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 

Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa point penting yang menjadi fokus diskusi dan bahasan, yaitu: 

1. Aspirasi pemekaran Cianjur Selatan diproses secara politik di DPRD dengan Pembentukan Pansus DPRD pada tahun 2013 dan secara politik-prosedural pada tahun 2020 DPRD bersama Bupati Cianjur telah melakukan persetujuan bersama Usulan CPDOB Cianjur Selatan. 

Kemudian ditindaklanjuti melalui Persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2022. Secara prosedural syarat administratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 37 huruf a UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi. 

2. Kemendagri melalui Dr. Abdul Mutholib Dalimunthe, SH, MH membenarkan bahwa saat ini usulan dan dokumen CPDOB Cianjur Selatan telah berada di Kemendagri yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, maka sesuai tahapan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri akan melakukan penilaian terhadap: (1) Persyaratan Dasar Kewilayahan, dan (2) Persyaratan Administratif. 

Namun sampai saat ini Kemendagri masih menunggu pencabutan kebijakan moratorium pemekaran daerah. 

3. Merujuk UU No. 23 Tahun 2014, setelah nantinya Kemendagri melakukan penilaian terhadap Persyaratan Dasar Kewilayahan, dan Persyaratan Administratif dan dinyatakan telah memenuhi syarat, pemerintah menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada DPR RI dan DPD RI. 

Pemerintah pusat kemudian membentuk Tim Kajian Independen dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Tim Kajian Independen itulah yang nantinya akan melakukan analisis faktual persyaratan dasar kapasistas daerah. 

Dalam hal hasil kajian Tim Kajian Independen menyatakan telah memenuhi persyaratan kapasitas daerah dilanjutkan dengan sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dan hasilnya dikonsultasikan oleh Mendagri kepada DPR RI dan DPD RI. Setelah hasil konsultasi tersebut menyepakati Usulan Pembentukan Daerah Persiapan telah memenuhi persyaratan, kemudian Mendagri menyampaikan Izin Prakarsa penyusunan RPP Pembentukan Daerah Persiapan kepada Presiden, dan pada akhirnya presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentkan Daerah Persiapan. 

4. Kemendagri berharap seluruh elemen masyarakat Cianjur tetap mengawal baik melalui Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI, Provinsi Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, dan yang sangat dekat dengan masyarakat Cianjur adalah Pemda Kabupaten Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur tetap mengkonsolidasikan semua potensi dan kekuatan sosial ekonomi dan politik dan sumber daya untuk terus memantau serta mendorong akselerasi realisasi CPDOB Cianjur Selatan terlebih dapat mengantisipasi kesiapan apabila kebijakan moratorium pemekaran daerah dibuka. 

5. DPRD Cianjur secara kelembagaan mempunyai tanggungjawab moral untuk terus memperjuangkan dan mengawal CPDOB Cianjur Selatan, karena pada hakikatnya, pembentukan daerah otonomi baru ini merupakan solusi konkret dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat Cianjur Selatan.