Rincian Biaya PKL SMK Kesehatan Dharma Kusuma Cianjur Tuai Sorotan Tajam

CIANJUR. Maharnews.com - Praktik Kerja Lapangan (PKL) umumnya menjadi kewajiban siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang berstatus Negeri atau swasta. Tujuan utamanya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam situasi kerja nyata, serta untuk memahami budaya kerja dan etika profesional. 

Tentunya hal tersebut membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya, seperti halnya rincian biaya PKL yang dikeluarkan oleh SMK Kesehatan Dharma Kusuma Cianjur. Tetapi karena nilainya yang cukup besar alhasil menuai sorotan tajam.

Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan SMK Kesehatan Dharma Kusuma Cianjur, Waka Kurikulum, Aji Nurjaman membenarkan rincian biaya PKL itu dikeluarkan pihak sekolah. Sebagai bentuk tranparansi kepada orang tua siswa.

"Ya betul ini (rincian biaya PKL, red) dari pihak sekolah, untuk keterbukaan dan pengelolaan dan juga kita sampaikan di awal tahun pembelajaran. Ada kemungkinan orang tua tidak hadir," ucapnya, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia juga mengatakan jika memang ada orangtua yang tidak setuju atau keberatan dapat mendatangi pihak sekolah. Jika memang ada orangtua yang tidak mampu atau mengalami masalah keuangan, siswanya tetap di PKL-kan.

"Tidak ada satu pun karena masalah keuangan ditahan (PKL-nya, red). Jika memang ada orangtua yang tidak mampu tetap kita fasilitasi," tuturnya.

Foto: Rincian biaya PKL yang dikeluarkan oleh SMK Kesehatan Dharma Kusuma Cianjur.

Ditanya, terkait rincian yang tercantum, Aji menerangkan untuk detailnya bisa langsung langsung ke Kepala sekolah atau bendahara. Tetapi keduanya sedang tidak berada di tempat.

"Kebetulan bendahara bareng bersama kepala sekolah sedang ada kegiatan di luar sekolah, paling tinggal stafnya yang berada di kantor," terangnya. 

Terpisah, Pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik menilai rincian biaya tersebut tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Bagaimana tidak, total anggaran yang dibebankan kepada 114 siswa mencapai 286 juta rupiah atau setara 2,5 juta per siswa.

"Rincian PKL seperti Proposal senilai 3 juta, Cinderamata 10 juta, Hard Cover Laporan 15 juta, hingga Buku Panduan 11,4 juta dan beberapa pos lainnya menimbulkan kecurigaan publik bahwa kegiatan pendidikan ini tidak lagi berpijak pada prinsip efisiensi dan kemanfaatan, melainkan menjurus pada praktik komersialisasi yang membebani orang tua siswa," kritiknya, Rabu, 23 Juli 2025.

Menurut Hendra Malik yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Prabhu Indonesia Jaya, hal itu telah keluar jalur. Ini bukan lagi mendidik anak, tetapi bisnis atas nama sekolah.

"Ada aroma penggelembungan biaya dalam banyak pos. Dunia pendidikan harusnya jadi tempat pembentukan karakter, bukan jadi ladang untuk mencari keuntungan,” ungkapnya.

Hendra menuturkan dengan dalih kegiatan resmi sekolah, praktik pembebanan biaya seperti itu secara tidak langsung menciderai nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam dunia pendidikan. Apalagi kegiatan PKL merupakan bagian dari kurikulum wajib, bukan proyek eksternal yang semestinya didanai secara mandiri.

"Kami meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahkan bila perlu inspektorat dan aparat penegak hukum, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dan perencanaan anggaran ini. Jangan sampai pendidikan berubah menjadi ajang transaksi terselubung yang bersembunyi di balik program sekolah," tegasnya.

Hendra menghimbau kepada masyarakat untuk kritis terhadap pungutan yang dibebankan kepada siswa.

"Pendidikan yang mahal bukan jaminan kualitas, terlebih bila pengelolaannya sarat dengan manipulasi," himbaunya. (wan)