Tindaklanjuti Usulan Kenaikan BIPIH, Kamenag Cianjur Sosialisasi Jajarannya

CIANJUR.Maharnews.com- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur mengadakan sosialisasi terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2023. 

Hal tesebut menyusul adanya usulan kenaikan BIPIH yang cukup signifikan yang harus dibayar calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2023, 

Sosialisasi dilakukan orang nomor satu di lingkungan kantor Kemenag Cianjur itu kepada jajarannya melalui zoom meeting, Kamis (26/01/2023). 

Sosialisasi diikuti oleh para Pejabat Eselon IV, Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri beserta Kepala TU, Penyuluh Agama Fungsional, Pengawas Madrasah dan PAI, Ketua KKM, serta JFU/JFT terkait, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada internal Kemenag terkait kondisi yang melatarbelakangi pemerintah sehingga mengusulkan kenaikan BIPIH untuk kemudian internal Kemenag dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat khususnya kepada para calon jemaah haji. 

Kepala Kantor Kemenag Cianjur, H. Ramlan Rustandi, menyampaikan bahwa kenaikan terjadi karena perubahan persentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. 

"Hal ini bertujuan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantri keberangkatan tidak tergerus habis," jelasnya. 

Penggunaan nilai manfaat sejak tahun 2010 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp. 4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp. 30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%. 

Selanjutnya, komposisi nilai manfaat setiap tahunnya semakin membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Puncaknya di tahun 2022, Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan menjelang dimulainya operasional haji, sedangkan pada saat itu jemaah haji sudah melakukan pelunasan, akibatnya penggunaan nilai manfaat naik hingga 59%. 

"Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak," terangnya. 

Lebih lanjut Kepala Kantor memaparkan bahwa nilai manfaat bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

“Nilai manfaat merupakan hak seluruh jemaah haji Indonesia termasuk lebih dari 5 juta calhaj yang masih menunggu antrian berangkat, sehingga mulai sekarang dan seterusnya nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan,” tandasnya. 

Terpisah, Kepala KUA Cikalongkulon, Riyan Fauzi menyatakan kesiapannya mensosialisasikan kembali apa yang disampaikan kepala kantor kemenag Kab. Cianjur.

"KUA Cikalongkulon siap melaksanakan soaialisasi terkait usulan biaya perjalanan ibadah haji ( BIPIH ) tahun 2023. Tentunya agar masyarakat khususnya jamaah haji indonesia di Kabupaten Cianjur bisa memahami terkait besaran BIPIH tahun 2023,"ujarnya.