Ketua Forum PKBM Cianjur Bantah Ada Potongan BOP Tetapi Iuran Siswa

CIANJUR. Maharnews.com - Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Cianjur mulai ramai menjadi bahan perbincangan. Mulai dari status peringkat pertama nasional dalam hal jumlah PKBM terbanyak, hingga adanya dugaan potongan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua forum PKBM Cianjur, Deni Abdul Kholik membantah tegas. Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan iuran yang disepakati bersama oleh semua kepala sekolah PKBM.

"Itu bukan potongan tetapi iuran," bantahnya saat diwawancarai di halaman kantor PWI, Cianjur, Kamis, 17 April 2025.

Ditanya terkait nilai iuran siswa paket A, B, C yang nilainya berbeda (berturut turut, Rp 5000, Rp 6000 dan Rp 7000 per bulan), Deni menerangkan awal mulanya inisiatif tersebut muncul sekitar tahun 2024, saat dirinya telah terpilih menjadi ketua Forum PKBM.

"Awalnya beberapa kepala sekolah mengeluh karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan, karena memang forum tidak mempunyai anggaran, lalu dimusyawarahkan ke seluruh anggota forum PKBM dan disetujui iuran tersebut dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)," terangnya

"Bukan potongan tapi iuran kegiatan, dimasukkan dalam RKAS sesuai dengan regulasi dan dikelola oleh PKBM masing masing," tambahnya.

Ditanya mengapa rekening yang digunakan untuk mengumpulkan iuran atas nama pribadi bukan atas nama forum PKBM, Deni menjelaskan ada beberapa alasan. Namun ia memastikan rekening itu milik koordinator kecamatan (Korcam) atau koordinator wilayah (Korwil,)  forum PKBM.

"Contoh ada kegiatan, yang dari Cianjur Selatan jauh, akhirnya transfer, yang di Cianjur kota  karena dekat, membayar cash (tunai)," jelasnya.

Ditanya muara pengumpulan uang iuran, Deni merincikan bahwa awalnya di kecamatan dulu. Dikumpulkan di Korcam dulu baru nanti ke Korwil (membawahi empat kecamatan/Korcam).

"Korwil masing masing, uang tidak terkumpul di satu rekening," tuturnya.

Ditanya ulang  untuk memastikan ada tidaknya rekening atas nama forum PKBM Cianjur, Deni menyebut belum ada. Ia beralasan ada beberapa kendala teknis sehingga belum dibuat di tahun 2024.

"Untuk membuat rekening forum harus ada surat keterangan lokasi sekretariat dari Kesbangpol, karena saat itu (2024, red) belum ada kantor sekretariat, baru di tahun 2025 saya yang buat," tuturnya.

Deni kembali menekankan itu bukan pungutan siswa tetapi untuk kegiatan.

"Iuran untuk kegiatan dan itu diperbolehkan karena masuk di RKAS. Justru jika ada kegiatan masuk dalam RKAS tetapi tidak dilaksanakan akan jadi temuan. Ini dilaksanakan dan difasilitasi oleh forum karena memang anggota forum," tegasnya. (wan)