CIANJUR.Maharnews.com- 151 sekolah di Kabupaten Cianjur belum lama ini mendapat bantuan berupa alat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Bantuan tersebut diluncurkan Pemprov ke Cianjur melalui kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran (TA) 2020.

Tak tanggung-tanggung total dana yang diluncurkan mencapai Rp55 miliar, terbagi menjadi dua kegiatan. 

Pertama, Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh Audio Video Conference di Sekolah Dasar (SD) senilai Rp35,3 miliar.

Kedua, Pengadaan Alat Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Jarak Jauh Audio Video Conference di Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp19,9 miliar. 

Tender kedua proyek tersebut dimenangkan rekanan PT Sinar Mamosa Pratama yang berdomisili di Kota Bandung.

"Penelusuran kami pengadaan ini yang terbesar sepanjang Disdik Cianjur berdiri. Bukan pengadaan biasa-biasa tapi ini luar biasa. Soalnya, setiap sekolah jika di nominalkan nilainya mencapai sekitar Rp300 juta lebih,"ujar pentolan aktivis D25, Ferry saat ditemui di salah satu Cafe sebrang kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl Ambon No 6.

Berdasarkan data yang diperoleh sambung Ferry, dari 10 item barang yang diberikan kepada penerima, satu diantaranya yaitu Interactive Flat Panel 75 (Twin Miror Interactive Flat Panel) nilainya mencapai Rp140 juta lebih. 

"Saya kira ini speck barangnya yang paling bagus dan terbaik. Makanya angkanya sangat fantastis, paling besar menyedot anggaran yang sudah teralokasikan,"katanya.

Terpisah, menanggapi soal proyek diatas Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Sahli Saidi mengaku baru mengetahui ada proyek sebesar itu di lingkungan Disdik. Meski begitu legislator asal Gerindra itu berharap proyek dengan nilai sebesar itu jangan sekadar luncuran proyek semata. 

"Kemarin waktu rapat kerja dengan Disdik sama sekali tidak membahas soal ini. Nanti akan kita minta data lengkapnya ke Disdik,"ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Cianjur.

Senada anggota Komisi D, Susi susilawati mengaku baru mendengar soal pengadaan tersebut. Legislator asal PDI P itu lebih menekankan soal pemanfaatan barang yang saat ini sudah di luncurkan.

"Pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Artinya jangan sampai sekolah butuhnya barang A yang datangnya malah C,"ujarnya.

Menurutnya, dinas harus betul betul melihat apa yang menjadi kebutuhan pihak sekolah. Jangan sampai nantinya malah menjadi pemborosan anggaran.

"Misalkan di selatan itu tak butuh touch screen tapi malah diberikan. Intinya memang harus maping dulu. Jadi ketika ada anggaran dari pusat ataupun provinsi itu idealnya ada masukan dulu dari dinas apa itu kebutuhannya. Jadi ada sinkronisasi,"pungkasnya.