Ngopi Sembari Update Informasi - Berita

Plt Kadinkes Tanggapi Desakan Penonaktifan Kapus Gunung Bitung

Plt Kadinkes Tanggapi Desakan Penonaktifan Kapus Gunung Bitung

Foto : Plt Kepala Dinas Kesehatan dr I Made Setiawan


CIANJUR.Maharnews.com- Plt Kepala Dinas Kesehatan Cianjur dr I Made Setiawan tanggapi desakan penonaktifan Kepala Puskesmas (Kapus) Gunung Bitung, Kecamatan Cibinong yang diduga korupsi dana BOK.

Orang nomor satu di lingkungan Dinkes itu mengatakan akan melihat terlebih dahulu detail kasus yang menjerat bawahannya tersebut. 

"Saya akan lihat dulu kasusnya bagaimana, seperti apa,"ujarnya saat dihubungi Maharnews. 

Sementara terkait soal desakan penonaktifan, I Made akan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

"Soal permintaan penonaktifan yang bersangkutan, saya akan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak BKPSDM,"kata I Made. 

Sebelumya, Cianjur Governance Studies (CIGES) menilai dugaan korupsi dana BOK adalah bentuk penyelewengan serius yang langsung merugikan rakyat. 

“Dana BOK adalah darah bagi pelayanan kesehatan dasar. Jika dana ini dikorupsi, maka rakyat yang jadi korban. Itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kejahatan kemanusiaan,” tegas Andika Rajasa, Ketua CIGES, Minggu (22/9/2025). 

Andika juga meminta agar Kepala Puskesmas Gunung Bitung segera dinonaktifkan sementara demi kelancaran penyidikan. Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada intervensi terhadap proses hukum maupun potensi penghilangan dokumen pertanggungjawaban keuangan. 

“CIGES mendesak Bupati Cianjur dan Dinas Kesehatan segera menonaktifkan Kepala Puskesmas. Jangan sampai ada ruang intervensi yang bisa menghambat pengusutan aparat,” katanya. 

Sejumlah warga Cibinong menyebut pelayanan kesehatan di Puskesmas Gunung Bitung belakangan semakin memburuk. Obat-obatan sering tidak tersedia, sementara fasilitas dasar banyak yang rusak. Kondisi ini menambah kecurigaan publik bahwa dana BOK tidak digunakan sebagaimana mestinya.

CIGES berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan. “Korupsi di sektor kesehatan adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Usut tuntas, bongkar aliran dananya, dan seret pelakunya ke pengadilan,” tutup Andika.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE