YLPKN DPD Jabar : Siap Laporkan Dugaan Pungli "Dalih Uang Gesek Agen Rp 5000" Dalam Program BPNT

YLPKN DPD Jabar : Siap Laporkan Dugaan Pungli "Dalih Uang Gesek Agen Rp 5000" Dalam Program BPNT

Foto : Ketua DPD YLPKN Provinsi Jabar, Hendra Malik



CIANJUR. Maharnews.com - Sedari awal program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cianjur, diprediksi akan menjadi bancakan oknum tidak bertanggungjawab. Fakta baru terungkap dugaan pungutan liar (Pungli) dalih "Uang Gesek Agen Rp 5000 rupiah" dalam program BPNT.

Hal tersebut dikatakan ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) provinsi Jawa Barat Hendra Malik kepada awak media, Senin (1/2/2021).

Ia mengatakan Anggaran program BPNT yang disalurkan melalui kartu ATM oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk membayar paket komoditi BPNT, ternyata ada Uang Gesek Agen RP 5000 rupiah. Itu terjadi di wilayah Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur.

"Selain itu, ada beberapa temuan pelanggaran asas 6T pada Pedoman Umum yang merupakan Petunjuk teknis pelaksanaan program BPNT, diantaranya sembako masih dipaket oleh suplier, harga item sembako tidak transfaran, kualitas dan kuantitas sembako yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," kata Malik

Lebih rinci Malik mengungkapkan ada 6 Agen e-Warung yang merupakan pegawai desa di kecamatan tersebut, dan itu juga merupakan pelanggaran yang secepatnya ke 6 agen e-warung tersebut harus di ganti.

Namun ketika kita tanya kenapa ada potongan uang gesek Agen, pihaknya menjawab diperintahkan Supplier.

"Menurut saya, ini merupakan pungutan liar (Pungli). Maka kita YLPKN akan segera melaporkan kejadian ini berikut barang bukti hasil temuan investigasi kepada Kejaksaan Negri (Kejari) Cianjur," Pungkasnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial (Kedinsos) Amad Mutawali mengatakan, sebetulnya memang selama ini orang banyak menganggap istilahnya karut marut soal BPNT diberita.

"Saya kira ditingkat Nasional, kabupaten Cianjur tidak terlalu terpuruk amat," Ujar dia saat dikonfirmasi di Kantor Dinas Sosial di Jln. Raya Bandung, Karangtengah Cianjur, Senin (1/2/2021).

Disinggung soal adanya oknum supplier yang memasok barang kurang berkualitas, Amad Mutawali menegaskan, kita akan evaluasi nanti.

"Sekarangkan tahun 2021, kemungkinan Supplier bertambah, nanti kita cek sesudah MOU dengan siapa aja kerja samanya, dan kalau nanti ditemukan, baik itu kualitas atau penyimpangan-penyimpangan kita evaluasi. Apalagi sampai merugikan KPM kita berhentikan oknum supplier nakal kalau ditemukan." Tandasnya. (NN)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE