Komitmen Ikuti Aturannya, Ini Keuntungan Jadi Penyedia Lokasi Tukar Menukar Kawasan Hutan

Maharnews.com-Kabupaten Cianjur kerap dilirik menjadi lokasi penyedia kegiatan kompensasi penggantian lahan atau tukar menukar kawasan hutan (TMKH) di daerah lain yang dialih fungsikan. 

Lalu apa keuntungan yang didapat Kabupaten Cianjur dengan adanya kegiatan tersebut? 

Pada pelaksanaannya, para pihak yang melakukan penggantian lahan atau TMKH ternyata tidak bisa  sembarangan. Pasalnya terkait hal tersebut pemerintah sudah menerbitkan aturan mainnya. 

Aturan yang diterapkan salah satunya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. 

Mengacu pada aturan diatas, keuntungan  menjadi lokasi TMKH bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat memperoleh beberapa keuntungan dari penyediaan lahan untuk penggantian (tukar menukar) kawasan hutan, terutama terkait pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. 

Keuntungan tersebut antaralain ;

1. Keuntungan Ekonomi dan Pembangunan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; Penggunaan lahan pengganti untuk kegiatan non-kehutanan (misalnya, pertanian, perkebunan, atau pemukiman) dapat meningkatkan kegiatan perdagangan, retribusi, dan pajak daerah, yang berkontribusi pada PAD.

Pertumbuhan Ekonomi Lokal ; Alih fungsi lahan untuk kegiatan produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, misalnya melalui pengembangan industri pengolahan hasil hutan atau hasil pertanian yang baru.

Penyediaan Lapangan Kerja ; Adanya kegiatan ekonomi baru di lahan pengganti dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan Infrastruktur ; Proses konversi dan pengembangan lahan seringkali diikuti dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, listrik, dan fasilitas umum lainnya, yang bermanfaat bagi daerah secara keseluruhan. 

2. Keuntungan Sosial

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ;  Secara langsung, peningkatan pendapatan petani atau pekerja di lahan baru berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk mendapatkan perumahan yang layak.

Pemberdayaan Masyarakat ; Melalui program perhutanan sosial atau skema pengelolaan lahan partisipatif lainnya, masyarakat lokal dapat memperoleh izin resmi untuk mengelola dan memanfaatkan lahan, yang meningkatkan kemandirian dan partisipasi mereka dalam pembangunan. 

3. Keuntungan Lingkungan (Dalam Konteks Pengelolaan Berkelanjutan)

Rehabilitasi Lahan Kritis: Skema tukar menukar kawasan hutan seringkali mensyaratkan adanya upaya rehabilitasi di lokasi lain sebagai kompensasi. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan lahan kritis atau tidak produktif untuk direhabilitasi, sehingga memulihkan dan meningkatkan fungsi ekologisnya, seperti fungsi tata air dan pencegahan bencana alam (banjir dan erosi).

Perencanaan Tata Ruang yang Lebih Baik: Proses ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menata kembali peruntukan lahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terencana dan berkelanjutan. 

Namun perlu digaris bawahi, sejumlah keuntungan diatas tentunya dapat terwujud jika pelaksana kegiatan penggantian lahan berkomitmen melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan partisipatif, dan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan.