Soal Pencegahan Penyimpangan Bantuan Pemerintah untuk Ponpes, Ini Kata Wagub Uu

Soal Pencegahan Penyimpangan Bantuan Pemerintah untuk Ponpes, Ini Kata Wagub Uu

Foto : Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum foto bersama dengan Kiyai dan Ajengan di Kabupaten Cianjur saat acara sosialisasi Perda Pesantren, Perpres Dana Abadi untuk pesantren dan Undang undang, Kamis (21/10/2021) di Pendopo Pancaniti Cianjur


CIANJUR.Maharnews.com- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berpendapat terjadinya penyimpangan pada program bantuan pemerintah untuk Pondok Pesantren (Ponpes) dikarenakan adanya kelemahan di pihak ponpes dalam hal administrasi.

Hal tersebut dikatakan orang nomor dua di Jabar itu saat menjawab konfirmasi wartawan terkait pencegahan terjadinya penyimpangan pada program bantuan pemerintah untuk Ponpes.

"Mohon maaf terkadang bantuan dari pemerintah kepada Ponpes karena sistemnya hibah dan bansos disitu ada kelemahan dipihak pesantren dalam hal administrasi," kata Uu saat ditemui di Pendopo Pancaniti Cianjur, Kamis (21/10/2021).

Wagub mengungkapkan, trkadang yang terjadi itu uang bantuan dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan, tetapi pada saat administrasinya tidak beres maka terjadilah hal hal yang tidak diinginkan. 

"Nah kalau untuk program bantuan yang sekarang mohon maaf, pesantrennya tidak megang uang dan tidak menggunakan uang tapi pesantrennya menerima manfaat bangunan yang sudah beres dikerjakan,"jelasnya seraya menyebut bahwa program ini sebagai antisipasi meminimalisir terjadinya penyimpangan. 

UU mengaku kedatangannya ke Cianjur dalam rangka melaksanakan tugas yang diembannya dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Hari ini saya sedang melaksanakan tugas dari Pa Gubernur dalam rangka sosialisasi kepada para Kiyai dan Ajengan berkaitan soal Perda Pesantren, Perpres Dana Abadi untuk pesantren dan Undang undang,"terangnya.




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE