Hilangkan Pasal Sanksi di Perda, Isnaeni Sebut Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang

Hilangkan Pasal Sanksi di Perda, Isnaeni Sebut Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang

Foto : Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni (kanan) saat mencecar perwakilan kabag hukum di gedung wakil rakyat, Jumat (11/10/2019).



CIANJUR. Maharnews.com - Hilangnya pasal sanksi pada peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 saat diajukan ke Provinsi Jawa Barat oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Cianjur masih misteri. Padahal saat rapat di dewan secara jelas pasal tersebut dibahas dan dicantumkan pada draft Perda.

Meski faktor kesengajaan kuat tercium, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni sepertinya enggan berkomentar ke ranah itu. Ia memilih tidak ingin berpikir negatif terkait hilangnya pasal sanksi tersebut.

"Nggak ada itu, hanya permasalahan akademis saja itu," ungkapnya saat ditemui seusai acara HUT Golkar beberapa waktu lalu.

Didesak pertanyaan terkait indikasi penyalahgunaan wewenang karena sengaja menghilangkan pasal sanksi dalam perda dengan alasan adanya pesanan atau kepentingan kelompok tertentu, Isnaeni tetap pada pernyataan awal. Ia bahkan secara tegas mengatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

"Tidak ada kesana, bukan penyalahgunaan wewenang itu. Tidak ada indikasinya kesitu (penyalahgunaan wewenang, red)," tegasnya.

Isnaeni menerangkan hasil konsultasi dengan provinsi ada dua alternatif terkait pasal sanksi yang tidak tercantum dalam dua produk peraturan daerah (Perda) tahun 2019. Pertama dengan revisi perda dan yang kedua membuat berita acara.

"Isinya telah terjadi kesepakatan bersama antara pemda dengan dewan untuk memasukkan pasal sanksi yang belum dimasukkan," terangnya.

Jika memang nantinya Pemkab tetap ingin revisi, Isnaeni menegaskan pemkab harus mengajukan revisi resmi ke DPRD. Tetapi sebelum itu, harus berkoordinasi dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) terlebih dahulu.

"Kalau memang maunya revisi harus ada naskah akademis lagi dong, ada beberapa tahapan prosedurnya," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar