YLPKN Bakal Minta Audiensi dengan Semua Pihak Terkait BPNT

YLPKN Bakal Minta Audiensi dengan Semua Pihak Terkait BPNT

Foto : Ketua YLPKN, DPD Jabar, Hendra Malik (berkepala plontos) saat pengecekan ketepatan sasaran terkait sejumlah program pemerintah di masyarakat, salah satunya BPNT.



CIANJUR. Maharnews.com - Banyaknya informasi dugaan pelanggaran terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cianjur membuat gerah beberapa kalangan, termasuk Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) DPD, Jawa Barat. Salah satunya adanya pengkondisian pemotongan jatah beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang dengan dalih infaq.

Ketua YLPKN DPD Jabar, Hendra Malik mengatakan banyak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran distribusi BPNT. Mulai dari berat beras yang berkurang tanpa ada sosialisasi, potongan dengan berbagai dalih, hinga komplain terkait kualitas beras.

"Karena alasan tersebut dalam waktu dekat kami akan minta audensi dengan seluruh pihak yang terkait dengan BPNT," tegasnya, Minggu (3/11/2019).

Menurut Malik itu sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab moral lembaga yang dipimpinnya untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ia memastikan dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi ke dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

"Senin besok (4/11/2019) saya akan melayangkan surat permohonan audensi kepada Dinas Sosial dan semua lembaga yang berhubungan dengan program BPNT ini," ungkapnya.

Malik menyebut banyak masalah yang sering di keluhkan konsumen dalam hal ini KPM kepada lembaganya. Inti utamanya bantuan untuk masyarakat miskin diduga hanya jadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai Program yang dilahirkan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat miskin ternyata di daerah menjadi bancakan oknum bagi-bagi rupiah. Jangan sampai program BPNT ini melahirkan banyak masalah seperti program PKH," sebutnya.

Hasil audensi nanti, sambung Malik akan menjadi dasar dalam tindak lanjutnya. Ia tidak membantah jika memang nantinya permasalahan BPNT di Cianjur harus bermuara di Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kita lihat nanti hasil audensi seperti apa, bisa dibawa ke ranah hukum atau tidak. Tetapi hal itu dapat saja terjadi, karena pemotongan hak KPM dalam bentuk apapun sudah termasuk pelanggaran," pungkasnya. (wan)



Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Semua Komentar

Komentar