Barjas Sebut KAK DAK SD Sesuai Aturan, KSN: Biar nanti Hakim PTUN yang putuskan

Barjas Sebut KAK DAK SD Sesuai Aturan, KSN: Biar nanti Hakim PTUN yang putuskan

Foto : Ilustrasi (wan)



CIANJUR. Maharnews.com - Bagian pengadaan barang dan jasa (Barjas) Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur sejatinya merupakan wasit dalam proses tender. Fungsi utamanya jelas, yaitu memastikan jalannya pengadaan barang dan jasa di Pemda Cianjur berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Memastikan adanya dugaan labrak aturan pada tender Dana Alokasi Khusus (DAK) SD, maharnews mendatangi Barjasa Sekda Cianjur. Meski tak berhasil menemui pimpinannya, tetapi Kepala Sub Bagian Pengadaan barang dan jasa, Setda Kabupaten Cianjur, Ardy Primardiansyah dapat memberikan penjelasan.


Foto: Spesifikasi teknis alat kesenian tradisional sebelum adendum


Foto: Spesifikasi teknis alat peraga olahraga sebelum adendum.

Ditanya terkait adanya pencatuman merk, menurut Ardy tidak masalah, tetapi kemarin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan adendum dan menghapus merk-nya.

"Sudah diadendum langsung oleh PPK nya, (ditanya siapa PPK nya, Ardi menyebut nama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, Kabupaten Cianjur, red) Oting Zaenal Mutaqin," bebernya saat ditemui di kantornya, Selasa (24/6/2020).

Ia menyebut Kelompok Kerja (Pokja) terus melakukan pengecekan tehadap Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sebelum ditayangkan selalu dilakukan pemeriksaan, sesuai aturan atau tidak.

"Misal dalam KAK ada yang mengarahkan ke perusahaan tertentu, atau surat dukungan, uji lab, maka kita akan cek dulu apakah dukungan ini bisa didapatkan semua peserta tidak. Jadi dipastikan surat dukungan ini hanya untuk satu distributor atau semua bisa mendapatkannya," sebutnya.

Kembali ke masalah pencatuman merk, Ardy mengungkapkan terkait tender DAK SD sudah beres termasuk merk. Rata-rata alasan menggunakan merk tertentu ada alasannya.

"Misal dari segi harga oke dan segi bahan bagus, misalkan itu diperbolehkan," ungkapnya.

Ditanya dasar hukum pencatuman merk, Ardy menerangkan hal itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tepatnya pada pasal 19 ayat 2 dijelaskan disana.

"Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap, komponen barang/jasa; suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; barang/jasa dalam katalog elektronik; atau barang/jasa pada Tender Cepat," terangnya.

Ditanya pada dasar hukum itu hanya komponen, suku cadang dan bagian dari KAK yang dapat mencantumkan merk bukan keseluruhannya, Ardy menjawab karena sudah adendum sehingga merk tidak dipermasalahkan lagi.

"Karena sudah diadendum, jadi merk itu sudah tidak disebutkan," ucapnya.

Ditanya pendapatnya terkait, KAK DAK SD, Ardy menegaskan itu sudah sesuai. Bahkan tidak perlu ada perubahan lagi.

"Menurut saya KAK nya sudah sesuai aturan, tidak perlu ada perubahan, serta tidak memihak kepada satu perusahaan tertentu," tegasnya.

Terkait adanya peserta yang tidak puas dan ingin mem-PTUN itu bentuknya pengaduan. Tetapi di Barjas juga ada prosedurnya.

"Kalau merasa tidak puas disitu ada surat sanggah kemudian ada sanggah banding. Tetapi kalau terkait aduan hukum itu sifatnya pengaduan," katanya.


Foto: Adendum dokumen pemilihan alat kesenian tradisional.


Foto: Adendum dokumen pemilihan alat kesenian tradisional.

Terpisah, seorang peserta tender menyayangkan pembenaran yang dinyatakan oleh pihak Barjas. Masalah merk, kemarin semua item menggunakan satu merk, kemudian adendumnya juga hanya menghapus merknya saja. Sebenarnya masih banyak masalahnya, tidak hanya itu.

"Logikanya kalau tidak ada masalah kenapa harus diadendum, dihilangkan merknya. Tidak ada perubahan spesifikasi barang dan aturan tender lainnya jelas-jelas masih mengarah ke satu produk atau produsen," cetusnya sembari tetap meminta namanya diinisialkan KSN.

Selain itu terkait dasar hukum, KSN perlu dikaji lagi karena jelas yang boleh dicantumkan hanya komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang ada, e-katalog dan tendet cepat. Sedangkan itu jelas semuanya hanya satu merk, belum lagi pada tender yang lain juga tidak sesuai juknis yang berlaku.

"Tidak perlu berdebat, biar nanti wasit (hakim PTUN, red) yang memutuskan. Mana yang sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku," pungkasnya. (wan)





Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE