Kadis Pertanian Akui Tak Harus Beli Beras dari Bulog

Kadis Pertanian Akui Tak Harus Beli Beras dari Bulog

Foto : Kantor Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Dan Hortikultura


"Jadi tidak ada regulasi lain, jadi itu landasannya. Bukan keharusan (membeli beras dari bulog, red). Tetapi kalau ada aturan yang lain ya mangga,terangnya.

CIANJUR. Maharnews.com – Polemik kualitas beras di dapur umum selama penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Cianjur terus berlanjut. Asal usul beras yang berasal dari Bulog Subdivre Cianjur jadi perdebatan sengit antara Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura, DPRD Kabupaten Cianjur dan sejumlah penggiat sosial.

Terlebih saat Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Dan Hortikultura, Mamad Nano mengungkapkan beras untuk penanganan dapur umum wajib dibeli dari Bulog saat rapat bersama Komisi B di Gedung DPRD, Jumat (8/5/2020). Alhasil, pernyataan tersebut menjadi sumber petaka di dinas yang dipimpinnya.

Memastikan maksud pernyataan tersebut, maharnews mencoba menemui Mamad Nano. Rupanya tak mudah untuk menemui orang nomor satu di lingkungan dinas pertanian itu. Hampir semua bawahannya mengatakan tidak tahu atau beliau sedang tidak berada di tempat dan diarahkan ke bidang lain, tetapi tidak ada yang berani memberikan penjelasan.

Sedikit lelah, karena sedang menjalankan ibadah puasa ramadhan, maharnews akhirnya lebih memilih menunggu di depan kantor. Sekitar dua jam setengah menunggu, penantian lama tak sia-sia dan membuahkan hasil. Mamad Nano terlihat keluar melalui akses jalan samping kantornya. Tak ingin kehilangan narasumber, maharnews langsung menghampiri dan meminta waktu wawancara. 

Bukannya mempertahankan pernyataan itu, Nano malah mengakui bahwa tak wajib beli beras dari Bulog. Ia mengaku dinasnya mengikuti hal yang dilakukan oleh dinas Provinsi Jawa Barat yang juga membeli beras dari Bulog dalam penanganan Corona.

“Jadi tidak ada regulasi lagi, selain surat edaran. Kalau keluar dari itu, standar harga mengacu dari mana, kalau dari Bulog Harga Eceran Tertinggi (HET) nya sudah jelas. Selain itu kebutuhan mendadak hari itu juga bisa terpenuhi,” ungkapnya, Jumat (15/5/2020) lalu.

Terkait kualitas, nano menyebut beras kualitas medium memang seperti itu adanya. Tetapi dalam hal ini Bulog juga bertanggung jawab atas adanya keluhan kualitas dan langsung menggantinya. 

Nano menegaskan tidak berani membeli beras dari sumber lain, karena provinsi dan pusat saja membeli beras dari bulog. Sepengetahuannya belum ada regulasi yang mengatur pembelian beras kepada pihak lain.

“Jadi patokan saya yaitu surat edaran Menteri sosial (Mensos) nomor 3 tahun 2020 dan Surat Keputusan Mensos nomor 547 tahun 2020. Jadi tidak ada regulasi lain, jadi itu landasannya. Bukan keharusan (membeli beras dari bulog, red). Tetapi kalau ada aturan yang lain ya mangga,” terangnya. (wan)




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE