Logika Berpikir Dinilai Sakit, Dugaan Korupsi Mencuat

CIANJUR. Maharnews.com - Polemik Keputusan Bupati (Kepbup) terkait kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas subsidi di Kabupaten Cianjur mulai memasuki babak baru. Kali ini dugaan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam hal tersebut mulai mencuat.

Pentolan aktivis Cianjur yang sekaligus menjabat sebagai ketua DPD Yayasan Lembaga Perlindungn Konsumen Nusantara (YLPKN) Provinsi Jawa Barat, Hendra Malik menduga kuat adanya korupsi dalam penetapan harga itu. 

"Ada indikasi ke arah memperkaya diri sendiri, kelompok, atau golongon dari kenaikan harga gas subsidi di Kabupaten Cianjur," tegasnya, Kamis (23/02/2023).

Malik menduga ada oknum pejabat yang terlibat dalam proses disahkannya Kepbup itu. Ia menyebut, temuan Pemkab terkait tindak pidana kenaikan harga ilegal gas subsidi dalam monitoring atau survei agen dan pangkalan di lapangan harusnya ada tindakan tegas.

"Logika berpikirnya sakit," kesalnya.

Malik menerangkan mengapa dirinya menyebut seperti itu, karena ketika mereka atas nama pemerintah daerah, dengan beberapa instansi yang dilibatkan dalam survei menemukan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh agen dan pangkalan dengan menaikkan harga secara ilegal tidak mengacu kepada aturan yang berlaku harusnya disanksi.

"Cabut ijin usahanya, bahkan ketika ada unsur pidananya seperti yang disampaikan (Hasil survei pemkab, red) kenapa tidak dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum. Bukan malah menaikkan harga gas subsidi, jelas nantinya akan menjadi beban masyarakat kecil," terangnya.

Malik kembali menegaskan karena salah satu alasan itu dirinya menduga adanya korupsi. Ini menjadi tanda tanya besar ada apa sebenarnya.

"Ini seolah olah Pemkab ingin melindungi (agen dan pangkalan, red), harusnya pemerintah itu melindungi masyarakat kecil, tapi ini malah melindungi pengusaha (yang melakukan tindak pidana, red). Berarti ada apa?. Apakah memang  mereka (Pejabat, red) juga punya usaha agen atau pangkalan?," pungkasnya. (wan)