Menyoal Dapur MBG: Antara Wajan, APAR, dan Regulasi yang Terpanggang

Maharnews.com- Di negeri ini, kalau rakyat kecil mau mendirikan bangunan, aturan hukum menunggu dengan wajah sangar.

Ada yang namanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Konon, PBG itu bukan sekadar stempel administratif, melainkan penjamin keselamatan dan kerapian tata ruang.

Setelah bangunannya tegak, harus pula diurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Kalau SLF sudah di tangan, barulah sebuah bangunan boleh bernapas legal: sah berdiri, sah beroperasi.

Apalagi kalau bangunan itu publik. Wajib hukumnya ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan) semacam juru selamat portable kalau-kalau api tiba-tiba hendak bercanda. Semua ini, katanya, demi mitigasi bencana kebakaran.

Tapi mari kita intip kenyataan di Cianjur. Ratusan dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) berjejer tanpa PBG, tanpa SLF, apalagi tanpa APAR.

Dari kacamata hukum, ini mirip rumah liar; dari kacamata kesehatan, ini mirip dapur darurat; dari kacamata politik, justru dapur ini nadi program Presiden Prabowo. Ironisnya, di sinilah ribuan perut rakyat diganjal nasi, tempe, dan semangkuk sayur asem.

Lantas bagaimana kita harus menyikapinya?

Kalau bangunan rakyat kecil, pemerintah bisa tegas: “Jangan dulu berdiri sebelum ada PBG dan SLF!” Tapi begitu bangunan untuk program negara, tiba-tiba semua regulasi berubah jadi asap di atas wajan: hilang ditiup angin, ditelan aroma bawang goreng.

Di satu sisi, negara mengajari kita tertib hukum. Di sisi lain, negara sendiri kadang “masak tanpa resep.” Jadi jangan heran kalau dapur umum MBG ini kadang terasa seperti eksperimen kuliner besar-besaran: bumbunya birokrasi, kompornya politik, dan warganya, jadi lauk percobaan.

Kalau saja setiap dapur MBG punya APAR, mungkin kita semua lebih tenang. Bukan cuma untuk memadamkan api, tapi juga untuk memadamkan bara ketidakadilan aturan.

Karena kalau bicara dapur, yang paling berbahaya bukanlah kompor menyala, melainkan regulasi yang sengaja dipadamkan.