Ketua DPC SPN Cianjur : Penolakan UU Ciptaker Belum Usai

CIANJUR. Maharnews.com - Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) kabupaten Cianjur, Hendra Malik menegaskan, penolakan Undang -undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus belanjut. 

Ia mengatakan tahun 2020 ini Buruh tidak boleh mengeluh, Buruh harus Tangguh, terstruktur, dan Masip melakukan perlawanan dan perjuangan melawan ketidakadilan.

"OMNIBUS LAW Cipta Kerja belum usai dan masih mengalir deras penolakan dan perlawanan dari seluruh buruh se Indonesia bahkan banyak elemen yang ikut mendukung menolak," Tandas Hendra Malik saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2020).

Lebih lanjut aktivis buruh tersebut mengungkapkan, Sekarang sudah beredar kabar UMK tahun. 2021 dipastikan tidak akan naik, dari mulai statement Mentri Tenaga Kerja juga Asosiasi Pengusaha senada memberikan informasi bahwa UMK 2021 sama dengan UMK 2020 alias tidak naik. 

"Kami meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen. Di mana kenaikan tersebut setara dengan kenaikan upah minimum dalam tiga tahun terakhir," tegasnya.

Hendra berharap, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan minus dalam 2 kuartal terakhir, tetapi daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Dengan demikian, adanya inflansi harga barang tetap terjangkau dengan adanya kenaikan upah yang wajar.

"Dengan kenaikan upah minimum sekurang-kurangnya 8 persen tersebut, bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk melakukan recovery ekonomi," harapnya.

Bayangkan saja masih kata Hendra, untuk kabupaten Cianjur tiga tahun kebelakang upahnya masih dibawah kebutuhan hidup layak, bagai mana kalau ditahun 2021 tidak ada kenaikan, semakin jauh saja buruh untuk hidup dalam kelayakan. 

"Berpikirlah manusiawi jangan terus-terusan berpikir kapitalis, Buruh juga punya Hak untuk hidup layak, hidup sejahtera dan hidup merdeka di bumi ini," tukasnya.