Teken Persetujuan Pemekaran, GANJAR : DOB Cisel Bukan Sekadar Issu Politik

CIANJUR. Maharnews.com - Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah satu issu yang kerap muncul ditengah panggung politik pemilihan kepala daerah (Pilkada), bahkan tak sedikit para elit politik yang mempolitisir (DOB) Cianjur selatan.

Namun kendati demikian, munculnya sesosok darah muda yang menjadi pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, menjadi sebuah harapan baru bagi warga Cianjur Selatan.

Ditandatanganinya surat kesepakatan DOB Cianjur Selatan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dengan DPRD dan Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK), dalam rapat paripurna Hari Jadi Cianjur (HJC) ke 343 tahun 2020, menjadi salah satu kado istimewa bagi warga Cianjur selatan.

Dikatakan ketua DPRD Cianjur Ganjar Ramadhan, terkait pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Cianjur Selatan walaupun legislatif dan eksekutif sudah menandatangani namun prosesnya masih berlanjut.

"Terkait DOB Cianjur Selatan, walaupun sudah di tandatangani oleh kedua belah pihak, mungkin prosesnya masih berlanjut," Ujar kader besutan Prabowo Subianto saat diwawancarai usai rapat paripurna DOB Cianjur Selatan, Minggu (12/7/2020).

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, untuk mendukung pemekaran daerah otonomi baru (DOB) harus mempersiapkan infrastruktur dan lain - lain, sebagai penunjang Cianjur Selatan mekar.

"Termasuk anggaran, itu juga yang harus di bantu, bukan hanya APBD dari provinsi tapi juga pusat, 

Untuk itu kedepannya mungkin jangan di sia-siakan oleh masyarakat kabupaten Cianjur khususnya, Jangan sampai momentum ini kita tidak bisa atau memperjuangkan daerah Cianjur Selatan yang lebih makmur dan sejahtera.

"Wabil khusus kabupaten induk yang pasti harus lebih kaya dari pada Cianjur Selatan," harap Ganjar Ramadhan.

Disinggung soal DOB kerap muncul saat menjelang Pilkada Cianjur, ketua wakil rakyat itu mengatakan, momentum setiap Pilkada memang selalu muncul, namun pihaknya memastikan kedati demikan tidak pernah ada penandatanganan dari kedua belah pihak meski DPRD menyetujui.