Dugaan Pungli PTSL, "Tampar Wajah" Presiden

Dugaan Pungli PTSL, "Tampar Wajah" Presiden


CIANJUR. Maharnews.com - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diduga jadi ladang pungutan liar (Pungli) oknum nakal pemerintahan. Sertifikat tanah yang harusnya berbiaya Rp.150,000 didongkrak menjadi Rp. 300,000 dengan alasan kesepakatan bersama.

Informasi yang dihimpun maharnews.com, hal itu terjadi di wilayah Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Sejumlah warga yang diwawancarai membenarkan hal itu, bahkan pemerintah setempat pun memberikan penjelasan yang sama.

"Iya pak kita bayar untuk membuat sertifikat tersebut Rp.300,000, dan tidak mengetahui adanya kesepakatan kenaikan biaya itu," ungkap Neneng warga di Kecamatan Cugenang yang namanya ingin disamarkan saat diwawancara usai acara pembagian sertifikat gratis, Selasa (29/1/2019).

Namun pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur yang membagikan sertifikat tanah seakan enggan untuk dikonfirmasi terkait hal itu. Bahkan saling tunjuk kepada rekannya saat ingin diwawancara.

"Jangan saya yang diwawancara, yang lain aja," ucap seorang petugas BPN Cianjur.

Terpisah, menguatkan dugaan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, Hendra Malik mengatakan sejak pertama kali diluncurkan, program PTSL yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) langsung mendapat respon positif warga. Hasil temuan lembaganya, harga tidak hanya dinaikkan dua kali lipat bahkan ada yang lebih.

"Jika ada yang lebih Rp 150 ribu, laporkan saja dan ini memang terjadi di lapangan. Berdasarkan aturan, biaya pengajuan pembuatan sertifikat PTSL hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu," ungkapnya.

Malik menghimbau warga harus cerdas, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini. Pemerintah juga harus menginformasikan dengan benar dan transparan tentang aturan PTSL ini baik dari mulai tingkat pemerintahan Desa, Kecamatan sampai Pemerintah Kabupaten

"Jangan sampai coba-coba untuk menipu masyarakat, apalagi jika program PTSL ini dijadikan ajang mengeruk keuntungan pribadi," himbaunya.

Program PTSL, sambung Malik merupakan program dari Presiden RI, Joko Widodo harus bisa dikawal oleh masyarakat. Pungli seperti ini sama saja dengan merusak nama Presiden.

"Oknum nakal pemerintah ini sama saja dengan menampar wajah Jokowi," tutupnya. (wan/nn)




Tulis Komentar Facebook

Komentar Facebook

Bijaksana dan bertanggung jawablah dalam berkomentar, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE