Gas Subsidi, Ketua DPRD Minta Ini ke Bupati

CIANJUR. Maharnews.com - Reaksi negatif  terkait Keputusan Bupati (Kepbup) Cianjur tentang kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) timbulkan gejolak di masyarakat. Opini miring hingga aksi demo penolakan yang menuntut mencabut aturan itu warnai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.

Menanggapi gejolak yang terjadi, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan meminta untuk mengevaluasi ulang aturan HET itu. Pasalnya kondusifitas masyarakat lebih penting dibandingkan kekhawatiran gejolak harga.

"Jangan karena gejolak harga, tapi mengorbankan kondusifitas di masyarakat," ucapnya, Kamis (2/3/2023).

Terlebih, Ganjar menegaskan jika memang diperlukan aturan tersebut dicabut. Kemudian dilakukan kajian akademis secara mendalam sebelum mengesahkan aturan yang baru.

"Meskipun ini bentuknya Kepbup, tetapi karena isinya aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ada baiknya dilakukan kajian akademis yang mendalam, jika perlu melibatkan tokoh tokoh masyarakat," tegasnya.

Bukan tanpa sebab Ganjar mengeluarkan pernyataan itu. Karena walaupun dalam aturan tidak disebutkan, tetapi jika untuk kebaikan bersama dan tidak melanggar aturan kenapa tidak dilakukan.

"Faktor kearifan lokal diperlukan guna menciptakan kondusifitas masyarakat," bebernya.

Ditanya terkait adanya temuan tindak pidana minyak dan gas bumi (migas), Ganjar tidak ingin berbicara banyak. Ia beralasan itu menjadi ranah aparat penegak hukum (APH).

"Jika memang ada temuan, sebaiknya masyarakat segera melaporkan ke APH. Fungsi pengawasan akan terus dilakukan oleh DPRD sebagai bentuk tindakan preventif untuk meminimalisir oknum pengusaha nakal bermain dengan gas subsidi," pungkasnya. (wan)