Pemkab Sering "Mengkadali" Wakil Rakyat

CIANJUR. Maharnews.com – Terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sering ‘mengkadali’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabaupaten Cianjur. Hal itu diungkapkan wakil ketua Komisi III, DPRD Cianjur, Sahli Saidi yang sekaligus menjabat ketua Fraksi Partai Gerakan Pembangunan Nasional (FGPN).

“Fungsi kita pengawasan, tetapi setiap kita (Komisi III DPRD Cianjur, red) turun ke lapangan meminta data-data tetapi tidak pernah ada, gak ada,” ungkapnya saat ditemui  di Gedung wakil rakyat.

Sahli menghimbau kepada para pejabat Kabupaten Cianjur untuk bercermin kepada kejadian yang telah terjadi di Cianjur. Pejabat jangan berani bermain nakal, karena saat ini banyak yang mengawasi.

“Pejabat harus kapok lah dengan kejadian Bupati kemarin, Jangan main-main sekarang. Banyak pemanatau dari luar dan masyarakat, harus lebih transparan sekarang, jangan anggaran pemerintah dipermainkan,” himbaunya.

Terpisah, Pentolan aktivis Cianjur, Hendra Malik menuturkan banyak pembangunan infrastruktur, baik jalan, tugu, maupun rest area yang lagi fenomenal gencar dibangun di masa kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar (IRM).

"Ya semua itu dibagun seolah untuk mengejar proyeknya sajah, tanpa kajian, persiapan dan pertimbangan, buktinya hampir semua bangunan tersebut beberapa kali dirubah lagi," tuturnya.

Menurut Malik, berapa duit rakyat yang dihamburkan oleh Pemkab pada kegiatan pembangunan seperti itu. Sementara hal yang sangat urgensi tidak diindahkan. Alhasil, lembaga Legislatif pun sering jadi objek penipuan dan pembodohan oknum eksekutif.

"Mereka sebagai wakil rakyat seharusnya tidak diperlakukan demikian," sebutnya.

Malik mengungkapkan ada hal lucu yang sering terjadi di pemkab cianjur. Bagaimana bisa DPRD yang notabene mewakili rakyat dan dalam hal pengesahan anggaran mereka juga yang menentukan atas nama wakil masyarakat Cianjur, tetapi dalam pelaksanaannya mereka (DPRD) banyak yang tidak tahu.

“Apakah anggaran yang dalam sidang mereka sahkan itu sesuai antara rencana dan realisasi di lapangan. Saya kira Dewan banyak kecolongan dari sisi itu, harusnya ini menjadi tanda tanya besar buat mereka. Kenapa pembangunan realnya tidak sesuai dengan pengajuan, padahal anggaran tidak ada yang masuk kembali ke kas negara. Istilah zaman sekarangnya ‘mengkadali’ wakil rakyat,” cetusnya. (wan)