Sahli: Seharusnya Pemkab Jangan Masuk Mengatur Titik dan Dekorasi Dalam Pembangunan Dari Aspirasi

Fraksi GPN Setuju Raperda Dengan Dua Catatan

CIANJUR. Rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018 berjalan lancar tanpa kendala, Jumat (31/8/2018) lalu. Seluruh fraksi menyatakan setuju dengan Raperda tersebut, tetapi fraksi Partai Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) memberikan dua catatan penting.

Ketua fraksi Partai GPN, Sahli Saidi mengatakan catatan itu hanya sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infrastruktur terutama jalan.

"PAD Cianjur perlu dimaksimalkan kembali, sehingga hasilnya sesuai dengan yang ditargetkan, karena saat ini masih banyak yang lolos," ungkapnya saat ditemui seusai rapat paripurna.

Terkait catatan kedua, tentang pembangunan jalan yang berasal dari aspirasi, Sahli menyebut seharusnya pemerintah tidak ikut masuk dalam pembangunan yang berasal dari aspirasi.

"Biarkan pembangunan jalan tersebut seperti aslinya, karena ini murni dari aspirasi masyarakat. Jangan didekorasi atau dirubah-rubah," sebutnya.

Sahli menegaskan perubahan itu akhirnya akan mengurangi volume dari jalan yang dibangun. Selain itu, titik pembangunan juga seharusnya masyarakat yang menentukan, bukan pemkab.

"Jika ditambah pola, atau diberi warna-warna, akhirnya volume atau panjang jalan yang dibangun dari aspirasi menjadi berkurang, sehingga tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," tegasnya.